vaksin

Kebijakan Vaksinasi Harus Cepat dan Jelas

( kata)
Kebijakan Vaksinasi Harus Cepat dan Jelas
Akademisi FISIP Unila Arizka Warganegara


BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Melihat kondisi pandemi yang belum membaik di Indonesia, pemerintah harus segera menerapkan kebijakan vaksinasi. Hal itu untuk mencegah situasi saat ini menjadi lebih parah. 

Akademisi FISIP Unila Arizka Warganegara mengatakan, pemerintah harus jelas dalam penentuan penggunaan vaksin. Pemerintah telah memilih Sinovac yang belum siap digunakan dalam waktu dekat. 

"Vaksinasi seperti apa yang dilakukan dan kenapa memilih Sinovac? Padahal ada tiga vaksin yang telah siap digunakan saat ini," ujarnya, Rabu, 16 Desember 2020. 

Tiga vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, Astra Zeneca. Bahkan Astra Zenenca telah dicanangkan untuk vaksin global dan Oxford University meminta pihak pengembang tidak mengambil keuntungan. 

Kemudian yang terpenting menurutnya adalah tentang target vaksinasi. Untuk membentuk herd imunity, vaksinasi harus dilakukan hingga 70 persen populasi.

"Rencana vaksinasi pemerintah sejauh ini tidak sampai 70 persen, jika dilakukan ini akan menjadi sia-sia," ungkapnya. 

Kemudian ia juga menyoroti tentang biaya vaksinasi bagi masyarakat. Meski telah memberikan statemen untuk memberikan vaksin gratis, namun belum ada kebijakan yang jelas. "Vaksin gratis yang dimaksud harus jelas, gratis bagi kelompok tertentu atau seluruh masyarakat," kata dia. 

Indonesia harus segera melakukan kebijakan vaksinasi. Jika pemerintah ingin bergerak cepat lebih baik pemerintah impor vaksin yang telah di-approve oleh beberapa negara. 

"Ini lebih baik ketimbang menunggu Sinovac yang diperkirakan baru siap pada Maret-April," ungkapnya. 
 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar