Mprdemokrasi

Kebijakan Politik Harus Mampu Meningkatkan Derajat Kemanusiaan

( kata)
Kebijakan Politik Harus Mampu Meningkatkan Derajat Kemanusiaan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Kebijakan-kebijakan yang diambil pemangku kepentingan pada 2021 harus mampu meninggikan derajat kemanusiaan, agar krisis multidimensi bisa segera diatasi.

"Dalam suasana optimisme kehadiran vaksin Covid-19, kebijakan politik dan ekonomi pada tahun ini harus mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring bertema Asa Politik Indonesia 2021, Rabu, 6 Januari 2021.

Diskusi yang dimoderatori Dr. Atang Irawan (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi/anggota Komisi 1 DPR RI Periode 2019 - 2024), Arya Fernandes (Department of Politics and International Relations, CSIS), Robikin Emhas (Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan ), dan Titi Anggraini (Dewan Pembina Perludem) sebagai narasumber.

Selain itu, turut hadir Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem Korbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis) dan Gaudensius Suhardi (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kenyataan yang terjadi pada 2020 seperti tren generasi muda yang terpapar radikalisme, berkembangnya organisasi anti nilai-nilai kebangsaan harus menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan di tahun ini.

Di samping itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air juga harus terus ditingkatkan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, para pemangku kepentingan harus mengedepankan mindfulness dan compassionate leadership agar mampu membawa masyarakat keluar dari situasi sulit.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya berpendapat 2021 menjadi waktu meningkatkan harapan pada sektor politik. Upaya menerapkan skema untuk mematangkan demokrasi di Indonesia harus dilakukan terus menerus lewat peningkatan parliementary dan presidential trashold. 

Selain itu, jelas Willy, lembaga MPR memiliki peran krusial pada proses politik lewat gelaran dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi.

Menyikapi kondisi politik tahun ini, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas berpendapat, sepanjang memegang teguh konsensus kebangsaan, Indonesia akan tetap eksis.

Setidaknya, jelas Robikin, ada dua momentum yang mencetuskan konsensus kebangsaan yaitu Sumpah Pemuda pada 1928 yang secara luar biasa menjadikan beragam perbedaan menjadi satu kekuatan. Selain itu, Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang menyatakan sebagai bangsa yang beragam suku bangsa yang merdeka.

Ketika saat ini politik identitas dimanfaatkan sekelompok orang, menurut Robikin, kembali berpegang kepada jati diri bangsa adalah salah satu cara untuk menekan efek dari politik identitas. Sebab, bila politik identitas berkembang akan menyebabkan merenggangnya kohesivitas kebangsaan.

Agama, menurut Robikin, harus diletakkan sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepala Department of Politics and International Relations, CSIS, Arya Fernandes menilai kondisi tahun ini yang masih diwarnai pengendalian penyebaran virus korona, bisa dimanfaatkan politisi untuk mengkampanyekan pentingnya manfaat vaksin Covid-19, agar vaksinasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, agar proses politik bisa bermanfaat secara signifikan pada kehidupan masyarakat, perlu diberlakukan standarisasi kecakapan dalam memimpin bagi kepala daerah terpilih. "Bila kepala daerah tidak cakap atau tidak kompeten, akan sangat sulit mengelola berbagai potensi daerah yang ada," ujar Arya.

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai, partisipasi politik masyarakat dan loyalitas pemilih yang meningkat dalam gelaran pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari harapan yang baik di bidang politik.

Pada posisi ini, jelas Titi, partai politik dan MPR sebagai lembaga negara memiliki peran yang krusial dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih substantif dalam proses pemilihan umum.

Titi berharap loyalitas pemilih yang terbentuk dalam proses pemilihan umum dapat ditransformasikan sebagai loyalitas terhadap pemimpin dalam melaksanakan sejumlah upaya pembangunan.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar