Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Minyak Goreng Dinilai Pengamat Keliru

Jakarta (Lampost.co)-- Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis minyak goreng pada tahun lalu dinilai sebagai kebijakan yang keliru.

Kebijakan pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) maupun pembatasan ekspor crude palm oil (CPO) melalui peraturan domestic market obligation (DMO) justru menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng.
 
“Intervensi pemerintah seharusnya dilandasi unsur-unsur dasar perumusan kebijakan, termasuk mengukur dampak dari kebijakan tersebut.  Peraturan HET untuk minyak goreng kemasan dan kewajiban DMO untuk eksportir CPO justru menambah hambatan dan mendistrorsi pasar. Kebijakan yang berubah-ubah ini juga menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan kelangkaan di pasar,” ujar ekonom Faisal Basri dikutip dari keteranganya, Minggu, 19 Februari 2023.
 
Menurut Faisal, ketika pemerintah menerapkan HET minyak goreng kemasan, ini menimbulkan disparitas karena harga yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Artinya, produsen dipaksa untuk menjual rugi. Produsen yang hanya memproduksi minyak goreng mungkin akan tetap berproduksi selama masih bisa menutupi variable cost.

"Kebijakan HET juga juga menyebabkan harga minyak goreng kemasan menjadi murah dibandingkan harga minyak curah. Hal ini memicu shifting di masyarakat dari minyak curah ke minyak kemasan, seperti halnya terjadi ketika pemerintah menurunkan harga pertamax," ujarnya.

"Sementara, produski relatif tetap, sehingga terjadi ketimpangan antara permintaan dan pasokan (shortage).  Jadi, kebijakan HET itu hanya efektif apabila pemerintah memiliki stok cadangan untuk menjamin barang tersedia di pasar. Dalam kasus minyak goreng, pemerintah tidak punya stok,” tandas Faisal.

Sri Agustina