#mutasipejabat#rollingpejabat#beritalampung

Kebijakan Mutasi Pejabat oleh Pemprov Lampung Tuai Kritik DPRD

( kata)
Kebijakan Mutasi Pejabat oleh Pemprov Lampung Tuai Kritik DPRD
Foto: Dok/Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kebijakan rolling atau mutasi terhadap 425 PNS Pemprov Lampung Eselon III dan IV oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menuai kritik pimpinan DPRD Lampung. Pasalnya rolling dilakukan diakhir masa jabatan Gubernur periode 2014-2019 yang hanya menghitung hari lagi, tepatnya 2 Juni 2019.

Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman menerangkan baru beberapa hari lalu Gubernur melakukan pelepasan purna tugas di Hotel Novotel Bandar Lampung. "Tapi hari ini sudah melakukan rolling lagi. Tatakelola pemerintahannya gak bener ini, kan tinggal menunggu hari (AMJ)," ujar Johan, Senin (27/5/2019).

Ia menilai semestinya Gubernur diakhir periode kepemimpinannya dapat menjaga suasana agar kondusif. "Mestinya menjaga suasana kondusif di masa transisi ini. Karena ini menimbulkan rasa saling curiga dikira ada usul pimpinan DPRD, jadi saling tuduh. Mestinya bijak di suasana Ramadan," ungkap politikus PKS itu.

Demikian juga ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni. Ia menerangkan kedepan pihaknya akan meminta kepada Gubernur Lampung yang baru agar menata ulang birokrasi pemerintahan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

Dengan harapan tata pemerintahan di Pemprov Lampung dapat berjalan lebih baik lagi. "Kalau begini kasian ASN. Kalau secara aturan jika sudah beberapa bulan sebelum masa jabatan berakhir gak boleh lagi melakukan rolling. Gak tau ada izin apa kita gak tau," tegas politikus Golkar itu.

Kebijakan rolling jabatan saat ini menurutnya sudah sangat tidak etis. "Tidak baik apalagi sudah mau berakhir masa jabatan," ungkap Ismet.

Eka Setiawan



Berita Terkait



Komentar