BPJSKesehatan

Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Kurang Tepat

( kata)
Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Kurang Tepat
Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo mengatakan bahwa soal kesehatan masyarakat merupakan hal yang paling penting dan utama. Ia berpendapat bawa kebijakan tersebut kurang tepat dan harus ditinjau ulang. 

"Menurut saya kebijakan Pak Jokowi menaikan iuran BPJS tidaklah tepat. Ini perlu dikoreksi lagi, ini kebijakan yang akan mensengsarakan masyarakat," katanya kepada Lampost, Jumat, 15 Mei 2020.

Ia mengatakan saat ini masyarakat sedang prihatin dan perlu bantuan karena terdampak pandemi Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) yang bukan hanya menyerang kesehatan, tetapi juga berdampak kepada segi ekonomi, sosial dan politik.

"Saat ini masyarakat inikan sedang ditekan ketakutan karena lemahnya ekonomi, bisa-bisa dengan naiknya iuran malah bisa membunuh masyarakatnya. Baiknya pemerintah pusat melakukan peninjauan ulang agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikan lagi," kata politisi Partai Demokrat Provinsi Lampung ini.

Ia juga mengatakan bahwa kelompok peserta BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari pemerintah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah malah banyak yang dicoret.

"Saya dan Komisi V DPRD Lampung memanggil Dinas Sosial dan BPJS karena ada beberapa pernyeraan warga PBI itu dihapuskan. Di dapil saya ada 21 ribuan PBI, kemudian divalidasi menjadi 10 ribuan, banyak yang dicoret dan gak aktif," kata Anggota Legislatif Dapil Lampung Utara dan Way Kanan ini.

Kepesertaan BPJS Kesehatan pada dasarnya terbagi atas dua golongan, yaitu golongan masyarakat yang iurannya disubsidi pemerintah dan kelompok masyarakat yang membayar penuh iurannya. Agar operasional BPJS tetap berjalan lancar, pemerintah perlu terjun langsung dengan memberikan subsidi iuran kepada kelompok masyarakat tertentu.

Adapun berikut rincian tarif iuran BPJS Kesehatanberdasarkan Perpres Nomor 64 tahun 2020. Iuran peserta mandiri Kelas I dari Rp 80.000 naik menjadi Rp 150.000. Kemudian iuran peserta mandiri Kelas II dari Rp. 51.000 meningkat menjadi Rp 100.000. Selanjutnya iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan. Meski ada kenaikan namun untuk peserta mandiri BPJS kelas III, besaran kenaikan iurannya tahun ini masih disubsidi oleh pemerintah.

Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Winarko



Berita Terkait



Komentar