#minyakgoreng

Kebijakan Jokowi soal Minyak Goreng Dinilai Tidak Konsisten

( kata)
Kebijakan Jokowi soal Minyak Goreng Dinilai Tidak Konsisten
Minyak goreng. Ilustrasi/MI


Jakarta (Lampost.co) -- Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persoalan minyak goreng tidak konsisten. Perubahan kebijakan dalam waktu satu hari dinilai membingungkan publik.


Pemerintah turut melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya. Namun, pemerintah juga sempat menyatakan CPO tidak termasuk ke dalam larangan ekspor.

Baca juga: Kebijakan Larangan Ekspor Bikin Harga Sawit Jatuh

"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, perencanaan yang matang terhadap solusi terkait persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," ujar Trubus dalam keterangan resminya, Kamis, 28 April 2022. 

Trubus melihat kebijakan yang berubah-ubah menunjukkan Presiden Jokowi seperti dipengaruhi kelompok-kelompok tertentu. Ia juga melihat tim di Istana Kepresidenan tidak bekerja secara optimal. 

"Seharusnya Pak Jokowi punya Stafsus-Stafsus, ada KSP, ada Setkab, yang memberikan informasi yang akurat. Ini kesalahan tidak hanya Pak Jokowi, tapi bagaimana mekanisme prosedur itu diberikan kepada Presiden," tutur Trubus.

Trubus melihat kepemimpinan seorang presiden harus tegas. Termasuk dalam mengatasi kebijakan, khususnya persoalan minyak goreng yang masih menjadi persoalan masyarakat Indonesia. 

"Ketika kebijakan itu dihadapkan persoalan publik, secara teori publik harus penerima manfaat idealnya. Bukan pihak yang dirugikan kebijakan itu. Yang terjadi publik jadi pihak yang dirugikan karena inkonsistensi kebijakan," ucap Trubus. 

Sebelumnya Pemerintah menjelaskan ke publik terkait produk kelapa sawit yang masih diperbolehkan untuk diekspor yakni minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan Red Palm Oil (RPO). Namun dalam hitungan jam, aturan itu kembali direvisi, yakni CPO serta RPO juga termasuk yang dilarang untuk diekspor.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar