#tanah#register#waypisang#lamsel#beritalampung

Kawasan Register Way Pisang Bakal Dibebaskan Melalui Jalur Agraria

( kata)
Kawasan Register Way Pisang Bakal Dibebaskan Melalui Jalur Agraria
Tim percepatan reformasi agraria dan kantor staf presiden foto bersama kepala desa dari kawasan register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Rabu (4/10). (Foto:Dok.Formaster Way pisang).

KALIANDA (Lampost.co)-- Tim Percepatan Reforma Agraria bersama kantor staf Presiden (KSP)  dan Konsursium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam waktu dekat akan meninjau langsung ke lokasi kawasan hutan register Way Pisang,  kabupaten Lampung Selatan, menyusul desakan warga masyarakat dari 16 desa di empat kecamatan yang meminta  kawasan register teraebut dibebaskan.

Suyatno, Ketua Forum Masyarakat Regiater (Formaster) 1 Way Pisang bersama 8 kepala desa dari 16 jumlah desa yang masuk kawasan regiater Way Pisang saat menggelar pertemuan dengan Sekjen KPA Dewi Sartika dan wakil ketua percepatan reforma agraria, Usep Yusuf.

Hasil yang menggembirakan lainnya, tim percepatan juga berjanji akan segera berkordinasi dengan kementerian terkait untuk mengusulkan 16 desa di register 1 Way Pisang menjadi lokasi prioritas agraria.

Sedangkan hasil pertemuan dengan kantor staf presiden bersama tiga kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Kementerian Aagraria dan Tata Ruang dan Kementerian Desa, menyatakan kw 16 desa tersebur layak dibebaskan dari kawasan hutan.

“Selama dua hari di Jakarta, Rabu-Kamis (4-5/10/2017) kita mencoba bedah kasus yang ada diregister 1 Way Pisang. Penanganannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan.  Program apa yg pas dan bisa menyelesaikan permohonan pelepasan status register Way Pisang berdasarkan Perpres No.88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan,” ujar Suyatno.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Sripendowo, Chandra Irawan.  Menurut dia KPA, KSP bersama tiga kementerian akan mewujudkan keinginan warga masyarakat dari 16 desa di kawasan regiater 1 Way Pisang melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 1,4 juta hektare yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Kami akan mulai konsen pada langkah dan proses pelepasan Kawasan Hutan. Apa apa saja yang harus kami lakukan, setelah  meninjau register I Waypisang dan mendapatkan petunjuk dari KSP,” harap Chandra dan kades Kemukus Imam Junaedi.

Selain Formaster, tujuh kepala desa dari 16 jumlah desa yang bertemu dengan KPA, KSP dan tiga kementerian itu diantaranya adalah kepala desa Lebungnala (Ajun Wiyono),  kepala desa karangsari (Sulistiyono), kepala desa Kemukua (Imam Junaedi) dan Chandra Irawan kades Sripendowo.  Kemwpat desa teraebut masuk kecamatan Ketapang.  Kemudian Iwan Koswara kepala desa  Sumberagung, Sragi,  dan kepala desa Sukabakti, Palas.

Aan Kridolaksono



Berita Terkait



Komentar