#BPN#SertifikatTanah#HutanLindung#Peringsweu

Kawasan Perbatasan Hutan Lindung Belum Bisa Disertifikat

( kata)
Kawasan Perbatasan Hutan Lindung Belum Bisa Disertifikat
Illustrasi. MI/Susanto.

PRINGSEWU (Lampost.co) -- Demi kehati-hatian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pringsewu belum bisa mengeluarkan sertifikat untuk lokasi berbatasan dengan hutan lindung.

Demikian pernyataan Kepala BPN Pringsewu Alfarabi terkait sertifikasi lahan berbatasan hutan lindung, saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 9 September 2019.

Dia menyatakan guna menghindari kesalahan atas penerbitan sertifikat, pihaknya harus menunggu penjelasan balai pemangku kawasan hutan (BPKH) provinsi Lampung.

“Tanah/lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung masuk dalam zona merah dan biasanya 100-300 meter dari patok hutan,” ujarnya.

Alfarabi menambahkan kawasan perbatasan masuk kategori lahan penyangga, tetapi hak milik tidak ada masalah.

Hanya saja kata Alfarabi, karena lahan berbatasan dengan kawasan hutan lindung biasanya sering terjadi masalah batas. Apalagi sering kali batas kawasan berpindah-pindah.

"Yang di khawatirkan kalau di terbitkan sertifikat, ternyata lahannya/tanahnya masuk kawasan hutan BPN bisa bermasalah secara hukum," ungkapnya.

Jadi tambah Alfarabi, pihaknya baru mau mengeluarkan sertifikat tanah yang masuk zona merah, jika sudah ada keterangan BPKH Provinsi Lampung tentang lahan tersebut.

"BPKH itulah yang berhak menyatakan bahwa tanah/lahan masuk kawasan hutan atau di luar kawasan hutan," ungkapnya.

Dia mengaku di program PTSL tahun ini ada ratusan lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan, masih di tunda penerbitan.sertifikatnya.

“Umumnya lahan yang berada di pekon-pekon pinggir kawasan hutan seperti Pardasuka dan Banyumas," ungkapnya.

Terpisah, Kakon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Solikin mengakui ada 40 bidang lahan siap disertifikat batal atau ditunda karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Widodo



Berita Terkait



Komentar