#nuansa#autopilot#setitikair

Kawasan Autopilot

( kata)
Kawasan Autopilot
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Dok/Google Images

PERGI melancong mengunjungi destinasi wisata unggulan di luar negeri tidak lagi menjadi sebuah kemewahan bagi kalangan berpunya. Di tengah rutinitas pekerjaan, melancong sudah menjadi kebutuhan.

Bepergian ke mana pun jika menggunakan uang milik sendiri jelas tidak ada yang mempersoalkan. Akan menjadi persoalan bila seluruh biaya ditanggung oleh angaran negara. Itu sebabnya perlu aturan bagi penyelenggara negara yang bepergian agar tidak menggunakan wewenang tanpa batas.

Terkait dengan kewenangan itulah, Menteri Dalam Negeri pekan lalu menerbitkan surat pemberitahuan standar operasional prosedur pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Isinya, antara lain, permohonan izin dinas ke luar negeri harus disampaikan 10 hari sebelum keberangkatan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, kepala daerah akan dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Aturan tersebut memang bagus untuk mengendalikan keinginan kepala daerah bepergian ke luar negeri. Tetapi, faktanya, banyak juga kepala daerah yang meninggalkan tempat tugas untuk melakukan kunjungan di dalam negeri. Sudah bukan rahasia lagi bila gubernur sering terbang ke Jakarta dalam jangka beberapa hari. Pulang lagi ke daerah asal, kemudian berangkat lagi ke Jakarta.

Demikian pula bupati dan wali kota. Bukan hal yang aneh jika rumah dinas bupati yang megah dan kantor yang mewah hanya dihuni dua atau tiga hari dalam seminggu. Hanya pihak protokol pemda yang tahu persis ke mana perginya kepala daerah, apakah ke Bandar Lampung atau ke Jakarta.

Kalau ke Bandar Lampung biasanya menginap di rumah pribadi bersama keluarga. Tetapi, kalau ke Jakarta lazimnya dengan alasan lobi anggaran dan politik untuk menggaet dana alokasi khusus (DAK). Pihak yang dilobi pun cukup banyak, mulai dari anggota DPR Pusat, kementerian, dan pengusaha/kontraktor proyek.

Entah benar ke Jakarta untuk lobi DAK atau keperluan lain, faktanya memang banyak kepala daerah dan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi anggaran negara. Jika semua pihak memang punya niat baik, sebenarnya tugas lobi DAK cukup diserahkan kepada kepala dinas terkait atau bisa juga melalui satu pintu, yaitu kepala Bappeda.

Ketika kepala daerah bepergian ke luar negeri atau ke Jakarta, siapa yang menjadi nakhoda birokrasi pemerintahan? Secara struktur seharusnya wakil kepala daerah, tetapi itu jarang terjadi. Kepala daerah sering lebih percaya kepada sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan.

Sekretaris daerah jelas akan menjalankan tugas sesuai kapasitas dan selebihnya daerah tersebut menjadi kawasan autopilot. Hal ini sering terjadi dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Praktik tersebut entah termasuk jenis korupsi atau bukan, tetapi kepala daerah seharusnya lebih sering berada bersama rakyat di daerah sendiri. Ibarat komandan yang selalu berada di depan pasukan untuk menggempur musuh bersama, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

D Widodo/ Wartawan Lampung Post



Berita Terkait



Komentar