pilkadabawaslupelanggaran

Kawal Nessy-Imam, Tobas Minta Bawaslu Profesional

( kata)
Kawal Nessy-Imam, Tobas Minta Bawaslu Profesional
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung, Taufik Basari. Dok NasDem


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung diminta untuk profesional dalam persidangan dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah Musa Ahmad-Ardhito Wijaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung Taufik Basari di Bukit Randu, Bandar Lampung, Jumat, 18 Desember 2020. Ia berharap Bawaslu Lampung dapat mengabulkan tuntutan pasangan calon (paslon) Nessy Kalvia-Imam Suhadi. Tuntutan tersebut yakni pembatalan status sebagai pasangan calon terhadap Musa Ahmad-Ardito Wijaya. Ia juga mengatakan KPU dan Bawaslu harus benar-benar bekerja profesional.

"Tim advokasi Nessy-Imam telah menyiapkan saksi-saksi untuk dihadirkan dalam sidang sengketa. Keputusan Bawaslu bisa membatalkan calon yang kami laporkan," kata Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 ini.

Ia meminta Bawaslu proaktif menindaklanjuti laporan dugaan politik uang di Pilkada Lampung Tengah. Ia menjamin validitas alat bukti yang sudah dikumpulkan. Apalagi, menurut laporan yang ia terima di lapangan, beberapa saksi kerap kali mendapat ancaman bahkan tak jarang terpaksa harus bersembunyi. Untuk itu, ia meminta agar aparat kepolisian bisa menjamin keamanan para saksi.

"Ini momentum yang sangat baik bagi masyarakat Lampung untuk menghentikan budaya politik transaksional. Jadi, saya mengajak para tokoh untuk bersuara, hentikan praktik money politik. Sebab, Lampung masuk jurang politik transaksional. Ini juga imbauan kita kepada penyelenggara," kata Aktivis Hukum dan HAM ini.

Ia mengatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh tim hukum Nessy-Imam mempunyai dugaan kuat bahwa pasangan Musa-Dito melakukan politik uang secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) saat pelaksanaan tahapan Pilkada Lampung Tengah 2020.

"Kita berharap Bawaslu dapat mengambil keputusan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang terjadi," kata Tobas sapaan akrabnya.

Sebelumnya pasangan Nessy Kalvia-Imam Suhadi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada, Rabu, 16 Desember 2020 pukul 23:56:38 WIB. Gugatan tersebut terdaftar pada laman resmi Mahkamah Konstitusi dengan APPP Nomor: 1/PAN.MK/AP3/12/2020.

 

Winarko







Berita Terkait



Komentar