#tajuklampungpost#proyek-pembangunan#pembangunan-lampung

Kawal Ketat Proyek Pembangunan

( kata)
Kawal Ketat Proyek Pembangunan
dok Lampost.co

PELAKSANAAN proyek pembangunan diyakini memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memproyeksikan ekonomi Lampung tumbuh pada kisaran 5,3—5,7% (year on year) pada 2020.

Jika proyek pembangunan lancar, ekonomi pun tumbuh sesuai harapan. Karena itulah Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bertugas mengawal 30 kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang nilai anggarannya mencapai Rp1,196 triliun.

Proyek yang dikawal Kejati Lampung itu, di antaranya kegiatan Perusahan Daerah Air Minum Way Rilau, Bandar Lampung, pengelolaan sumber daya air Provinsi Lampung, pembangunan gedung teropong bintang, pembangunan Gedung Perawatan Mahan Munyai B RSUDAM, pembangunan gedung nonbedah, dan pembangunan rumah susun MBR Kabupaten Lampung Selatan.

Kejati juga mengawal kegiatan pembangunan Taman Gajah Enggal, pembangunan Gedung Paru-Paru RSUDAM, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional Pelabuhan Perikanan PPP Lempasing. Lalu, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di 10 kabupaten, meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan  Pesawaran.

Kita tentu ingin kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan anggaran yang diperuntukkan di seluruh wilayah di Lampung. Pengawasan mutlak diperlukan agar proyek tidak melenceng dari tujuan dan menjadi bancakan mereka yang berwatak korup.

Pemerintah Pusat telah membuat delapan proyek strategis di Lampung. Proyek strategis pusat yang ada di Lampung, antara lain jalan tol trans-Sumatera, Bandara Radin Inten II, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, kereta api commuter Branti—Tanjungkarang, shortcut jalur kereta api Rejosari—Tarahan, pembangunan Stasiun KA Branti, dan pemindahan tiga badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan ke Lampung.

Juga perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, Pekon Serai, Pesisir Barat, menjadi 1.600 meter pada 2018, sehingga dapat didarati pesawat komersial. Dari beberapa proyek strategis itu, sebagian besar telah selesai dan terbukti berdampak positif bagi ekonomi Lampung.

Pengawalan proyek pembangunan harus dilakukan dengan lurus dan benar. Jangan sampai semakin banyak yang mengawasi dan semakin intensif pengawasan, justru makin banyak kebocoran anggaran. Kasus korupsi di Lampung telah banyak terungkap, padahal pengawasan tidak sedikit.

Contoh teranyar adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung yang commercial operation date (COD) molor hingga Agustus 2020 karena terhalang kasus korupsi pejabat.

Maraknya kasus korupsi di Lampung, antara lain operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap tiga bupati menjadi bukti tidak terbantahkan mengawal uang negara untuk pembiayaan proyek adalah persoalan serius. Jangan sampai ada udang di balik batu dari setiap proyek yang menggunakan uang rakyat.

Pengawasan proyek pembangunan mesti dioptimalkan supaya proyek dapat berjalan sesuai target serta pertumbuhan ekonomi nasional juga Lampung makin membaik. Tugas ini bukan mutlak kewajiban aparat penegak hukum semata, melainkan tugas kita semua. 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar