#kpk#pencurianmobil

Kata KPK soal Mobil yang Dipasang Atribut Komisi Antirasuah

( kata)
Kata KPK soal Mobil yang Dipasang Atribut Komisi Antirasuah
Mobil curian yang ditempeli atribut KPK. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI angkat bicara terkait adanya kendaraan mobil yang diberi stiker dengan embel-embel komisi antirasuah tersebut. Kendaraan jenis Carry tersebut disita Satreskrim Polresta Bandar Lampung usai mengamankan salah satu penadah mobil curian tersebut.

Kendaraan tersebut dicuri di Jalan Pangeran Tirtayasa, Perumahan Abdinegara, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, pada 27 Oktober 2020 dini hari, dan saat itu belum ada stiker embel-embel KPK.

"Semoga belum sempat membuat resah warga di Lampung dengan semua atribut tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding saat dihubungi, Senin, 16 November 2020.

Dia mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK atau perwakilan dan mengaku dapat bertindak untuk dan atas nama KPK untuk membantu terkait penanganan perkara atau urusan lainnya dengan meminta sejumlah uang.

"Dalam melaksanakan tugas, pegawai KPK tidak pernah meminta imbalan atau memungut biaya. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada KPK atau petugas kepolisian setempat. KPK juga hanya berada di Jakarta dan tidak memiliki perwakilan/cabang di daerah," katanya.

Berita terkait: Aparat Tangkap Penadah Mobil Carry Hasil Curian

Sebelumnya, KPK sudah mengeluarkan surat edaran nomor B/933/PI.05/01-42/02/2018. Bunyinya merujuk pada surat KPK nomor b-7507/01-42/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, perihal maraknya penyalahgunaan nama KPK atau pimpinan KPK, pejabat atau pegawai KPK, oleh pihak-pihak lain dengan cara membuat surat-surat palsu, kartu identitas palsu, seragam atau lencana berlogo KPK, mengaku sebagai mitra KPK dan sebagainya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pemalsuan pemerasan dan penipuan, bersama ini harus diimbau hal-hal dan diwaspadai hal sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan penugasan pegawai KPK dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas yang dikeluarkan langsung oleh KPK.
2. Pegawai dilarang menjanjikan, menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
3. KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga apa pun sebagai "perpanjangan tangan" mitra konsultan, pengacara, ataupun perwakilan KPK.
4. KPK tidak pernah menerbitkan atau bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau mirip KPK.
5. KPK tidak pernah menerbitkan piagam, sertifikat, deklarasi bersama dan surat berharga lainnya, sebagai pengurusan administrasi di instansi mana pun.
6. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus di daerah.
7. Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah kpk.go.id.
8. Perangkat sosialisasi antikorupsi, baik berupa buku, poster, ataupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan secara cuma-cuma atau gratis.
9. Pelayanan yang dilakukan KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya.
10. Adalah tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa mengurus suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK.
11. Penerimaan calon pegawai KPK dilaksanakan secara terbuka melalui program Indonesia Memanggil untuk masyarakat umum tidak ada undangan secara perorangan.

"Jika ditemukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas mohon segera memberitahukan atau melaporkan ke pihak berwajib dan juga KPK. Surat tersebut juga ditembuskan ke seluruh gubernur, bupati, dan ketua DPRD se-Indonesia," katanya.

Sementara Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Resky Maulana mengatakan terkait pencurian tersebut, masih dikembangkan. Aparat masih mengejar pelaku pencurian utama. Kendaraan tersebut didapatkan aparat di Lampung Tengah.

"Masih melakukan pengejaran, baru satu orang yang diamankan dan masih diperiksa terkait Pasal 480 (penadahan)," ujarnya, Senin, 16 November 2020.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar