#beritalampung#bandarlampung#hukum

Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah yang Menyeret Jaksa Naik ke Tahap Penyidikan

( kata)
Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah yang Menyeret Jaksa Naik ke Tahap Penyidikan
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Kasus dugaan pemalsuan surat tanah atau sertifikat tanah di Desa Malangsari, Lampung Selatan, yang menyeret oknum jaksa naik ke tahap penyidikan.

Hal itu berdasarkan surat perintah dimulai penyidikan oleh Polda Lampung Nomor : SPDP/79/VII/RES.1.9/2022. Dalam surat itu berisikan perintah dimulainya penyidikan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP sejak 20 Juli 2022.

Berita Terkait: Warga Malangsari Demo di Tugu Adipura, Usut Sengketa Lahan

Dirkrimum Polda Lampung Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan perkara tersebut masih dalam pengumpulan alat bukti yang kuat, seperti pemeriksaan saksi-saksi.

"Saat ini dalam proses sidik pemeriksaan saksi-saksi," katanya, Jumat, 21 Juli 2022.

Saat dikonfirmasi kapan terlapor Jaksa Adi Muliawan akan dilalukan pemanggilan, pihaknya belum dapat menyimpulkan. Karena pemeriksaan saksi terlebih dahulu.

"Perlu pendalaman dan sinkronisasi pemeriksaan," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Jaksa Adi Muliawan, Mario Andreansah, menjelaskan ia akan berkoordinasi terlebih dahulu terhadap kliennya kapan akan menjalani pemeriksaan di Polda Lampung.

"Nanti ya, saya mau koordinasi dulu dengan beliau (Jaksa AM), kalau ada info nanti disampaikan," kata Mario.

Kemudian, kuasa hukum warga Desa Malang Sari, Sumaindra Jarwadi, mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus pemalsuan tanda tangan. Dimana ratusan warga yang tidak tahu akan menjadi korban keganasan dugaan mafia tanah.

"Maka dari itu, Polda Lampung harus mencari dalang mafia tanah yang merebut lahan warga sekitar 10 hektare di Desa Malangsari. Ada empat tanda tangan warga yang dipalsukan, tiga diantaranya sudah meninggal dunia, satu masih hidup dan sekarang sudah buat laporan ke Polda Lampung," katanya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar