#PAJAK#PENGGELAPANPAJAK#KORUPSI

Kasus Pajak Lambat, MAKI Ancam KPK

( kata)
Kasus Pajak Lambat, MAKI Ancam KPK
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Jakarta (Lampost.co) -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan praperadilan terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) ke PN Jakarta Pusat. Hal itu disebabkan penanganan kasus korupsi pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu lambat. 


Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, memberikan tenggat hingga satu bulan. Menurutnya, KPK harus segera mengumumkan siapa saja tersangka dalam perkara tersebut. Boyamin juga menyatakan langkah untuk mengajukan praperadilan itu sebagai langkah efektif. Menurutnya, dengan praperadilan, bisa terkuak apakah perkara tersebut dihentikan atau tidak. 

"Segera saya lakukan (praperadilan,red), jika enggak ada kejelasan. Ini sama seperti pernyataan saya soal perkara lahan Cipayung Jakarta (dugaan korupsi BUMD setempat). Kalau enggak dihentikan, segera tetapkan kalo ada pelaku lainnya," ujarnya melalui telepon, Minggu, 14 Maret 2021.

Lampost.co mengonfirmasi perkembangan perkara tersebut terhadap Juru Bicara KPK Ali Fikri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, hingga Ketua KPK RI  Firli Bahuri. Upaya konfirmasi Lampost.co dilakukan setiap hari, namun belum pernah ada jawaban dari KPK. Hingga Minggu, 14 Maret 2021 malam, tidak ada satu pun yang menjawab pertanyaan Lampost.co.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka kasus korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu lebih dari satu bulan. Hitungan tersebut, mengacu pada beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan per tanggal 10 Februari, yang ditujukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.

KPK RI telah menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani sebagai tersangka gratifikasi terkait pengemplangan pajak. Dua pejabat tersebut diduga mendapat Rp50  miliar dari tiga perusahaan. Dalam salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) KPK  kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, suap diberikan melalui konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi mewakili PT Gunung Madu; Veronika Lindawati mewakili Bank Panin; dan Agus Susetyo yang berkaitan dengan PT Jhonlin Baratama. Sementara itu dari pihak pemberi, KPK telah mencekal empat orang yang berperan sebagai konsultan pajak untuk tiga perusahaan.

Dalam isi surat untuk Sri Mulyani, disebutkan KPK mengeluarkan dua surat perintah penyidikan, yakni nomor Sprin Dik/03/01/02/2021 dan nomor Sprin Dik/03/01/02/2021 pertanggal 4 Februari. Namun, belum diketahui apakah dua konsultan pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka atau tidak sebab keduanya diduga sebagai pemberi suap ke Ditjen Pajak.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar