#bandarlampung#lampung#NasDem#KPK#OTT

Kasus OTT KPK Jadi Pelajaran Bagi Kader NasDem

( kata)
Kasus OTT KPK Jadi Pelajaran Bagi Kader NasDem
Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Lampung, Fauzan Sibron didampingi Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Lampung Siti Rahma dan Anggota DPRD Lampung Imam Suhada di DPRD Provinsi Lampung, Senin (7/10/2019) Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bupati Lampung Utara sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu 6 Oktober 2019. Hal tersebut harus jadi pembelajaran bagi semua pihak.

Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Lampung Fauzan Sibron mengatakan, dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen pihaknya telah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan kapasitas, kemampuan, integritas dan moralitas. Pihaknya melakukan rekrutmen berdasarkan hal-hal menjadi keinginan masyarakat.

"Akan tetapi dalam perjalanannya partai secara kelembagaan tidak bisa langsung mengontrol bagaimana kegiatan kader-kader partai di legislatif maupun eksekutif," katanya di DPRD Provinsi Lampung, Senin 7 Oktober 2019.

Maka dari itu peristiwa ini harus menjadi catatan bagi semua kader ketika terpilih atau mendapatkan amanah dari rakyat ada 2 hal yang selalu dipesankan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakni menjaga integritas dan moralitas. "Kita sebagai pemimpin akan menjadi contoh bagi masyarakat," katanya.

Kemudian disinggung mengenai Politik Tanpa Mahar dari Partai NasDem, namun masih ada kadernya tersandung kasus korupsi. Ia menjelaskan bahwa kejadian OTT tidak berkaitan dengan anti mahar. Ia mengatakan poltik tanpa mahar merupakan gagasan Partai NasDem bagaimana partai secara kelembagaan tidak mengedepankan mahar dalam bentuk apapun. 

"Secara kelembagaan Partai NasDem mengedepankan tanpa mahar. Ini adalah komitmen Partai. Maka dari itu NasDem memiliki komitmen di internalnya dan disepakati oleh seluruh internalnya," katanya.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut apabila ada persoalan kasus tercela seperti korupsi maka sudah otomatis mengundurkan diri. Hal tersebut merupakan kesepakatan dan kesepahaman Partai NasDem. Berkaitan dengan mendukung upaya penegakan hukum.

"DPW sudah melakukan rapat internal terbatas. Tidak boleh ada kekosongan disana. Kita usulkan Imam Suhada kepada DPP untuk melakukan langkah strategis kedepan. Ini masih proses usulan kepada DPP," katanya.

 

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar