korupsisaksi

Kasus Korupsi Edhy Prabowo, KPK Panggil 7 Orang Saksi

( kata)
Kasus Korupsi Edhy Prabowo, KPK Panggil 7 Orang Saksi
Ilustrasi KPK. MI


JAKARTA (Lampost.co) -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang terkait kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk EP (Menteri nonaktif Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (7/12/2020). 
 
Ketujuh saksi itu, yakni Staf Edhy, Qushairi Rawi; finance PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI), Kasman; pegawai PT Dua Putra Perkasa Betha, Maya Febiana; dan mahasiswa Lutpi Ginanjar. Kemudian, wiraswasta Yudi Surya Atmaja, karyawan swasta Jan Saragih, dan pihak swasta Agustinus Jiuwengky. 

Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau 
komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, pihak swasta Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo. 
 
Seorang tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100 ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga memonopoli dalam kasus ini. Sebab, ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

MEDCOM







Berita Terkait



Komentar