#korupsi#penyelewengan

Kasus Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Pasiranjaya Dilimpahkan ke Kejari

( kata)
Kasus Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Pasiranjaya Dilimpahkan ke Kejari
Tersangka saat dilimpahkan ke Kejari Tuba.Dok.

Menggala (Lampost.co) -- Oknum Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pasiranjaya harus berurusan dengan hukum lantaran diduga mengorupsi dana bantuan areal cetak sawah dari Pemerintah Pusat. Akibat perbuatan yang dilakukan Arsam Hidayat (51), warga Dusun Pasiranmakmur, Kampung Pasiranjaya, Kecamatan Denteteladas, Tulangbawang, negara dirugikan hingga setengah miliar lebih.

Kasat Reskrim Polres Tulangbawang AKP Sandy Galih Putra mengaku kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum Gapoktan tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tulangbawang.

"Kemarin siang, Senin, 27 Juli 2020, Unit Tipidkor telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana korupsi ke Kejari Tulangbawang. Pelimpahan ini berdasarkan Surat P21 No: B-1576/L8.18/Fd.1/0/2020, tanggal 06 Juli 2020," kata AKP Sandy, Selasa, 28 Juli 2020.

Dia menjelaskan perkara yang menyeret oknum Gapoktan tersebut bermula dari program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Tulangbawang tahun 2011. Tulangbawang, kata dia, mendapat program perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II, Kampung Pasiranjaya, Kecamatan Denteteladas, seluas 180 hektare dengan anggaran Rp1,325 miliar.

Pada tahun yang sama, kata dia, bantuan perluasan cetak sawah kembali digulirkan pemerintah sawah dengan luas 50 hektare dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp400 juta.

Selain melakukan penyimpangan diproses pengerjaan, tersangka juga diduga melakukan penyimpangan pengadaan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk, herbisida, dan bibit padi.

"Hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, perbuatan tersangka AH mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp618.254.750," ujar dia.

Tersangka terancam dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Sub-Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar