pilkadacovid-19

Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Pilkada Diminta Ditunda

( kata)
Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Pilkada Diminta Ditunda
Foto: Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Bandar Lampung, Chandra Muliawan. Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pandemi covid-19 menunjukan angka peningkatan yang tinggi kasusnya. Melihat fakta curva pandemi covid-19 di Indonesia terus meningkat, sampai 15 September 2020 ada sebanyak 3.507 kasus baru dengan total keseluruhan 225.030 kasus positif. Bahkan di Lampung mengalami lonjakan yang begitu tajam dari hari ke hari, terakhir bertambah 39 kasus baru sehingga total 654 kasus positif.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan kondisi ini sangat rentan untuk dilaksanakan pilkada serentak dengan melihat data yang ada sejumlah kasus yang terdampak terus naik hingga hari ini meskipun berbagai himbauan dan larangan serta peraturan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. 

"LBH Bandar Lampung melihat penundaan Pilkada sangat diharuskan melihat situasi dan kondisi saat ini," katanya, Rabu, 16 September 2020.

Pihaknya meminta agar penyelenggara pemilu di provinsi dan pemerintah daerah menyampaikan pengusulan penundaan pilkada kepada Pemerintah Pusat. Hal itu sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk mementingkan kepentingan hidup masyarakat daripada mementingkan kepentingan Partai Politik, Kontestan dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jika Pilkada masih dipaksakan maka hak asasi manusia yang dipertaruhkan, Hak Atas Hidup, Hak Atas Sehat dan hak rasa aman yang tidak dijamin oleh negara.  

Di lapangan masih banyak yang kurang memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Pembatasan jumlah peserta pilkada yang hadir dalam kegiatan kampanye tak menjamin protokol kesehatan dipatuhi. Hal itu berkaca pada kerumunan massa yang melakukan arak-arakan terjadi pada tahapan pendaftaran pencalonan meski KPU mengatur pembatasannya dan imbauan massa tak melakukan konvoi juga sudah disampaikan.

Secara Hukum ada beberapa Aturan Hukum yang membahas tentang penundaan pilkada yang pertama di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020, pada Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal pada Sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagai besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan”.

Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir hingga saat ini, maka penundaan tahapan pilkada hal yang paling tepat. Apabila tahapan pilkada tetap dilanjutkan potensi meningkatnya kasus Covid-19 semakin tidak terkendali atau menjadi kluster pilkada, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Diantaranya yaitu Hak untuk hidup, yang dijaminkan dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Polik (Diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005).

Hak atas kesehatan, yang pengaturan jaminannya ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005), dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan hak milik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar