#pilkada#ASN

KASN Imbau ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada

( kata)
KASN Imbau ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada
Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pangihutan Marpaung. Lampost.co/ Atika


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Provinsi Lampung untuk dapat menjaga netralitas dalam menjelanh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu).

Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pangihutan Marpaung menjelaskan tujuan pihaknya memberikan pencegahan sehingga saat Pilkada 2024 jangan terulang lagi seperti kasus sebelumnya.

"Pencegahan ini harus dijalankan, apalagi sekarang pemilu serentak dan pilkada serentak ini akan berjalan tak lama lagi," kata Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pangihutan Marpaung, Kamis, 21 Juli 2022.

Baca Juga : Anggaran Pilkada 2024 di Lampung Siap Dibahas

Ia mengatakan jika terdapat peraturan ASN tidak bisa bergabung kedalam suatu partai politik, karena untuk menjadi seorang anggota dewan harus jadi anggota partai dulu, sedangka hal tersebut dilarangkerang dalam kode etik ASN.

"ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik. Ini semata demi menjaga netralitas dan profesionalisme ASN. Kalau masuk parpol ASN menjadi tidak netral lagi. Jadi dikunci dalam UU No. 5 Tahun 2014 disebtukan ASN tidak boleh menjadi pengurus parpol," katanya.

Sehingga dilanjutkan dalam aturan tersebut jika terdapat ASN yang mau jadi anggota dewan atau pengurus partai politik harus di berhentikan sebagai ASN di suatu instansi.

"Jadi kalau ada ASN yang sudah terdaftar jadi anggota parpol, secara langsung harus diberhentikan. Jangan sampai ini memberikan dampak yang negatif untuk keberlangsungan suatu instansi," kata dia.

Pihaknya berfokus agar bagaimana peraturan kode etik dapat dijalankan secara maksimal, sehingga tertanamnya ASN yang berbicara pada diri masing-masing jangan hanya aturan nya dibaca tapi tidak dijalankan.

"Semua ASN kita harapkan berakhlak, kan Presiden sudah bilang harus ikut corvalue yang baru yakni ASN berakhlak. Dorongan ini agar Pemprov Lampung semua ASN nya terhindar dari perbuatan yang tidak baik," jelas dia.

Namun jika memang ASN terbukti melanggar kode etik dipastikan akan mendapatkan sanksi. "Awalnya kami bersama Bawaslu bekerjasama untuk memantau, sehingga kami buatkan MoU dengan Bawaslu," kata dia.

"Kalau ada ASN yang netralitas nya diragukan dan kami mendapat laporan dari Bawaslu, nanti kita pantau dan dilihat sesuai dengan koridornya bgaimana pelanggran, apakah ada bukti dan sebagainya," jelas dia.

Ia menjelaskan jika pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh ASN adalah penggunaan media sosial. "Pengalaman tahun lalu banyak ASN berforo bersama calon legislatif, calon kepala darrah, nanti disukai foto akun anggota dewan, dan memposting dukungan. Ini paling bahaya dan sering terjadi," katanya.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar