#refleksi#karun-natuna#Iskandar-Zulkarnain
Refleksi

Karun Natuna

( kata)
Karun Natuna
Perairan Natuna yang bersengketa dengan China. (DOK.MEDCOM)

NEGARA harus hadir dan tidak boleh kalah! Laut Natuna, contohnya yang harus dijaga kedaulatannya. Negeri ini berjaya dari dulu karena nenek moyangnya seorang pelaut. Lalu kenapa Natuna, Kepulauan Riau, diacak-acak oleh Tiongkok? Bahkan, Malaysia juga mau coba-coba unjuk gigi di Natuna, beberapa tahun lalu. Negara ini diuji dan dibuat tidak berdaya.

Sejarah mencatat, Pulau Natuna disahkan badan dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bagian dari pangkuan ibu pertiwi sejak 18 Mei 1956. Tapi Tiongkok selalu mengklaim–perairan Natuna masuk ke wilayahnya. Negeri Tirai Bambu itu membuat panas telinga bangsa ini sejak tahun 2015. Ia membuat ulah–menentukan sendiri perbatasan lautnya.

Di wilayah baru klaim Tiongkok itu, Indonesia merasa dirugikan. Karena di dalamnya meliputi wilayah di Kepulauan Natuna. Tindakan Beijing di wilayah Laut China Selatan memunculkan reaksi keras juga bagi Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Patok baru itu setelah Tiongkok mengklaim Kepulauan Spratly masuk wilayahnya.

Padahal pulau itu masih berstatus sengketa dengan Filipina dan Vietnam. Klaim sepihak Tiongkok itu juga memunculkan reaksi keras Amerika Serikat (AS). Negara Sekutu ini mengerahkan kapal perangnya pada Oktober 2015. Catat ya! Amerika sendiri memiliki kepentingan atas Laut China Selatan karena di situ terdapat pangkalan militernya.

Konflik kepentingan di Laut China Selatan itu tidak berkesudahan. Saatnya Indonesia yang sah memiliki Natuna harus hadir. Perairan utara itu sudah masuk wilayah kedaulatan. Natuna diperebutkan asing karena menyimpan banyak harta karun yang tidak ternilai harganya.

Contoh dari kekayaan perikanan saja, Natuna menghasilkan cumi-cumi sebanyak 23.499 ton per tahun. Lobster (1.421 ton), kepiting (2.318 ton), serta rajungan sebanyak 9.711 ton per tahun. Pulau yang kaya raya.

Itu baru untuk isi laut. Belum lagi isi perut bumi yang terkandung cadangan minyak sebanyak 36 juta barel. Untuk produksi minyak di Blok Natuna saja sebanyak 25.477 bph,  gas 222 TCF. Dan gas bumi yang diproduksi saat ini untuk menerangi negara Singapura.

Wajar saja jika Tiongkok dan Malaysia ingin mencaplok Natuna. Cukuplah Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari pangkuan ibu pertiwi.

Dalam sepekan terakhir, masuknya kapal Tiongkok itu lebih berani jika dibanding dengan kapal Vietnam dan Thailand. Bahkan, kapal dari negera komunis itu berani memepet bahkan menabrak nelayan Indonesia di Laut Natuna. Harga diri bangsa ini lagi diuji!

Masuknya kapal asing ke perairan Natuna dikawal kapal patroli Tiongkok. Itu menandakan bahwa ada upaya mencaplok serta menentang hukum laut internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik bangsa ini. Perairan dan Kepulauan Natuna merupakan batas terluar dari Negara Kesatuan RI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara.

Awal tahun ini, Pemprov Kepulauan Riau mengeluarkan pernyataan tegas memicu perdebatan soal kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Era Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal asing dan ilegal sudah ditinggalkan. “Kami minta kebijakan penenggelaman kapal yang mencuri hasil laut ditegakkan kembali,” tegas Plt Gubernur Kepri Isdianto, Jumat (3/1/2020). Pernyataan yang mengagetkan.

Kebijakan Susi memang sangat ampuh. Pencurian ikan oleh kapal asing menurunkan pendapatan nelayan. Dampak dari kebijakan itu juga, hasil tangkapan nelayan melimpah ruah padahal alat tangkap nelayan Indonesia tak secanggih nelayan asing. Maraknya kapal asing itu, karena mengintip Indonesia lengah menjaga laut. Mereka unjuk gigi menyerbu Natuna. Jika dibiarkan, wibawa kedaulatan negara tercabik-cabik.

***

Mana sikap tegas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Lalu mana sikap tegas Menteri KKP Edhy Prabowo yang tidak sekeras Susi Pudjiastuti. Dulu Susi berani menenggelamkan kapal pencuri ikan, kenapa saat ini melemah? Anak bangsa yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Natuna menunggu sikap tegas itu.

Natuna dijaga sepanjang 2015 sampai 2019. Pada masa itu, Indonesia tidak gentar menenggelamkan kapal asing. Sedikitnya 500 kapal asing dibuat tidak berdaya juga di Natuna. Negeri ini tidak perlu takut dengan Tiongkok karena negara tiga besar investor untuk Indonesia. Yang jelas, Tiongkok tidak bisa sesuka hatinya menginjak kedaulatan nusantara.

Pekan lalu Beijing tidak mau mundur. Makanya Jakarta bersikap. TNI mengirim dua kapal perang, yakni KRI Tjiptadi dan Teuku Umar. Bahkan, untuk mempertahankan perairan Natuna Utara dari serbuan kapal asing, TNI kembali menambah lima kapal perangnya untuk berpatroli.

Adalah KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI John Lie 358, KRI Tarakan 905, KRI Sutendi Senoputra 378, dan KRI Teluk Sibolga 536. Mau seperti apalagi Tiongkok yang bermanuver di wilayah Indonesia!

Itu mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun negara ini dari wilayah perbatasan dan pinggiran. Dia pasti mengetahui, selama negeri ini merdeka,  dua wilayah itu sangat rapuh diprovokasi. Di Natuna, Jokowi sering berkunjung karena perairan itu bentuk dari kedaulatan yang harus dijaga dari jarahan asing.

Saat kunjungan Rabu (8/1/2020) lalu adalah sikap tegas Jokowi—negara hadir terhadap ancaman Tiongkok. Pada 2016 juga, Tiongkok melanggar garis batas Indonesia. Saat itu, Presiden datang menggunakan kapal perang  dengan menggelar rapat kabinet terbatas di atas KRI membahas Natuna. Sinyal kuat itu diterima Tiongkok agar segera menarik kapal ikannya.

Ketegasan Jokowi itu membuat kerut Tiongkok. Menteri Luar Negeri RRT, Geng Shuang akhirnya bersuara. Bagi Tiongkok, kata Shuang, persahabatan dan kerja sama adalah hal yang terpenting. Beijing dan Jakarta menjalin komunikasi melalui berbagai kanal diplomatik. Perselisihan di perairan Natuna hanyalah riak kecil dalam hubungan kedua negara.

Gangguan di perairan Natuna adalah sinyal bagi negeri ini untuk kembali memperkuat dan menambah armada tempur serta militer di wilayah perbatasan. Ini bagian dari strategi pertahanan selain menggunakan soft power (diplomasi) dan hard power (kekuatan tempur). Tapi untuk urusan penyelesaian konflik Natuna diperlukan jalan diplomasi.

Mengapa? Karena untuk adu kekuatan alutsista dan militer yang dimiliki Indonesia masih jauh hebat dari Tiongkok. Negara Panda itu saja tidak gentar melawan Amerika. Itu saja ukurannya. Bagaimana sikap negeri ini menghadapi konflik Natuna? Tegakkan lagi perintah penenggelaman kapal pencuri ikan seperti di era Menteri Susi, serta memobilisasi nelayan untuk menjaga daerah perbatasan, Natuna contohnya. Itu saja!  ***

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar