#covid-19#korona

Karantina Terbatas Butuh Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

( kata)
Karantina Terbatas Butuh Dukungan Pemerintah dan Masyarakat
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong segera dilakukan langkah konkret dalam mencegah tingginya tingkat kematian dan penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Karantina tingkat RT/RW di zona merah dengan menerapkan testing, tracing dan treat (3T) secara akurat bisa diterapkan.

"Di awal pandemi saya lihat di beberapa daerah menerapkan karantina terbatas di lingkungan masing-masing. Saya kira dengan sejumlah perbaikan dalam upaya karantina terbatas bisa menekan kasus positif Covid-19," kata Lestari, Jumat, 29 Januari 2021.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, langkah karantina terbatas di zona merah harus diikuti dengan 3T yang masif dan akurat. Sehingga penyebaran Covid-19 di zona merah bisa dikendalikan. Namun, untuk merealisasikannya perlu dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Diakuinya sejumlah pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit darurat sebagai tambahan fasilitas perawatan pasien Covid-19. Bahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengizinkan seluruh rumah sakit membuka pelayanan pasien Covid-19 untuk menambah kapasitas perawatan.

Saat ini tercatat 1.600 rumah sakit yang melayani Covid-19. Sementara di Indonesia sebanyak 2.200 rumah sakit. Namun yang perlu ditingkatkan, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, jumlah dan akurasi testing dan tracing agar upaya pengendalian penyebaran Covid-19 lebih terukur.

Menurut dia, kerja keras mengendalikan penyebaran virus korona dalam skala terbatas selain untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19, agar ekonomi masyarakat bisa tetap bergerak.

Agar sektor kesehatan terkendali dan ekonomi tetap bergerak, tegas Rerie, masyarakat dan para pemangku kepentingan harus sama-sama disiplin menjalankan kewajibannya.

Masyarakat, wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan pemangku kepentingan wajib melaksanakan 3T secara masif dan akurat.

"Bila salah satu atau keduanya tidak disiplin menjalankan kewajiban, sulit untuk mewujudkan pengendalian sektor kesehatan dan ekonomi secara bersamaan," ujar Rerie.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar