#polri#Polsek

Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek Dipreteli

( kata)
Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek Dipreteli
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Antara Foto


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan yang menyatakan 1.062 polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. Sebanyak 16 polsek diantaranya ada di Lampung.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021. Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, penataan kelembagaan, penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu, tidak melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," ujar Kapolri Sigit dalam surat keputusan itu dalam rilis yang diterima Lampost.co, Rabu, 31 Maret 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun lampost.co, dari ribuan polsek yan diputuskan tidak melakukan penyidikan, di Polda Lampung terdapat 16 polsek. Rinciannya :

1. Polresta Bandar Lampung
a. Polsek KSKP Panjang, jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata hanya mencapai 7 LP

2. Polres Lampung Selatan
a. Polsek Sragi, jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata hanya mencapai 9 LP

3. Polres Lampung Barat

a. Polsek Pesisir Selatan, jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata hanya mencapai 9 LP

4. PolresTulang Bawang

a. Polsek Rawa Pitu, jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata hanya mencapai 5 LP

5. PolresTanggamus

a. Polsek Sumber Rejo, Waktu tempuh dari Polsek ke Polres 42 menit, Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata-rata hanya mencapai 5 LP,  Penyerapan anggaran sidik lidik tidak optimal

b. Polsek Semangka Waktu tempuh dari Polsek ke Polres 53 menit, Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata-rata hanya mencapai 9 LP, Penyerapan anggaran sidik lidik tidak optimal.

c. Polsek Pematang Sawa, Waktu tempuh dari Polsek ke Polres 1 Jam, Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata-rata  hanya mencapai 4 LP

d. Polsek  Cukuh Balak, Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata-rata hanya mencapai 8 LP, Penyerapan anggaran sidik lidik tidak optimal

5. Polres Lampung Timur

a. Polsek Sukadana Jarak tempuh dari Polsek ke Polres hanya sekitar 15 menit.

b. Polsek  Bumi Agung Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata hanya mencapai 4 LP

c. Polsek Metro Kibang Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata  hanya mencapai 5 LP

d. Polsek Braja Selebah Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata  hanya mencapai 4 LP

6. Polsek Way Kanan

a. Polsek Rebang Tangkas Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata  hanya mencapai 5 LP.

7. Polres Lampung Tengah

a. Polsek Selagai Lingga Jumlah tindak pidana selama 3 tahun rata rata  hanya mencapai 6 LP

8. Polres Tulang Bawang Barat

a. Polsek Tulang Bawang Tengah Jarak rempuh dari Polsek ke Polres hanya sekitar  15 menit.

b. Polsek Tumijajar Jarak tempuh dari Polsek ke Polres hanya sekitar  30 menit

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan surat keputusan tersebut bagian kebijakan kapolri, yang telah dikeluarkan, dalam rangka program kerja kapolri yang presisi, tepat guna, tepat anggaran, guna melindungi dan memberikan keamanan serta melayani masyarakat.

"Polsek yang tak boleh melakukan penyidikan apabila di polsek tersebut dalam kurun waktu tertentu tidak ada pengaduan dan tingkat kriminalitasnya rendah," ujarnya.

Maka, kata Pandra, anggaran penyedikan bagi polsek tersebut dialihkan ke operasional lain.

"Jadi nanti polsek-polsek dievaluasi, jika di wilayahnya kurang menangani dari target yang telah ditentukan dan kejadian sengat minim, kemudian Polsek ini benar benar menerima laporan dan benar diperiksa bukan cari cari kesalahan," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar