RizieqShihabpolriFPI

Kapolda Metro Ancam Jemput Paksa Rizieq Shihab

( kata)
Kapolda Metro Ancam Jemput Paksa Rizieq Shihab
Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran. Dok Medcom.


JAKARTA (Lampost.co) -- Kapolda Metro Jaya, Irjen Mohammad Fadil Imran, mengultimatum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Rizieq berpotensi dijemput paksa jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin, 7 Desember 2020.

"Apabila MRS (Rizieq) tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum," kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 7 Desember 2020.

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Rizieq pada pukul 10.00. Namun hingga pukul 13.17, pentolan FPI itu belum menampakkan diri di Polda Metro Jaya.

Pemanggilan ini merupakan yang kedua untuk Rizieq. Dia absen panggilan pertama dengan alasan sakit pada Selasa, 1 Desember 2020.

Alasan Rizieq itu dianggap tidak memenuhi syarat patut dan wajar. Sebab, Rizieq tidak memberikan surat keterangan sakit dari tim medis.

"Kami mengimbau kepada MRS agar mematuhi hukum memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan," ujar mantan Kapolda Jawa Timur itu.

Pemeriksaan Rizieq ini dalam rangka penyidikan kasus pelanggarakam protokol kesehatan akad nikah anaknya dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020. 

Kegiatan itu ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19.

Sejumlah peserta juga kedapatan tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Akibatnya, terjadi klaster baru penyebaran covid-19 di lokasi tersebut.

Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Kini polisi tengah mencari tersangka yang bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

Lalu, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuan Undang-Undang, dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar