#DJPB#BERITALAMPUNG

Kanwil Perbendaharaan Salurkan THR ASN di Provinsi Lampung 

( kata)
Kanwil Perbendaharaan Salurkan THR ASN di Provinsi Lampung 
Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mulai melakukan penyaluran tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 untuk aparatur sipil negara di Provinsi Lampung. Pencairan THR dapat diajukan satuan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masing-masing daerah mulai 28 April 2021. Seluruh dana untuk keperluan pembayaran THR telah dialokasikan pada DIPA masing-masing satuan kerja. 

Kakanwil DJPb Provinsi Lampung, Sofandi Arifin, mengatakan, KPPN tetap menerbitkan surat pencairan pada hari libur untuk percepatan pencairan. 

“Satuan kerja Kementerian/Lembaga Negara agar segera mengajukan pembayaran ke KPPN dan KPPN akan membuka layanan meskipun hari libur,” kata Arifin dalam rilis yang disampaikan, Jumat, 30 April 2021.

Menurutnya, di Provinsi Lampung, PNS Pusat yang menerima THR sebanyak 33.137 pegawai dengan perincian ASN kementerian/lembaga negara sebanyak 18.141, Polri sebanyak 8.330, dan TNI sebanyak 6.666 pegawai. Khusus untuk ASN pemerintah daerah, pencairan THR masih memerlukan peraturan kepala daerah. Pembayaran THR bagi penerima pensiun juga dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun yang telah terdaftar pada PT Taspen dan Asabri. Jadwal pembayaran THR selanjutnya akan diatur oleh PT Taspen dan Asabri.

Arifin menjelaskan pemerintah membayarkan THR dalam rangka meningkatkan konsumsi masyarakat untuk mendorong daya ungkit ekonomi sehingga tercipta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bentuk penghargaan kepada ASN, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. 

“Pembayaran THR yang berasal dari APBN ini berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2021,” ujarnya. 

Arifin juga menerangkan untuk melaksanakan amanat PP tersebut, kata Arifin, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang bersumber dari APBN.
Berbeda dari tahun sebelumnya saat THR tidak diberikan kepada pejabat eselon I dan eselon II, THR 2021 diberikan kepada seluruh aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. 

Arifin menambahkan kepada PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, sebesar gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Menurutnya, THR untuk calon PNS diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. Pensiunan dan penerima pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. THR untuk penerima tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arifin juga menjelaskan dasar pemberian THR tahun 2021 adalah gaji yang diberikan pada April 2021 dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberian THR dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, nominal terendah THR sebesar Rp1.560.800 untuk golongan I/a dan nominal tertinggi sebesar Rp5.901.200 untuk golongan IV/e. Nominal tersebut belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang merupakan komponen THR.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar