#KEMENKUMHAM#LAMPUNG

Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Sosialisasi Penerapan PMPJ dan Tata Cara Pelaporan LTKM terhadap Notaris

( kata)
Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Sosialisasi Penerapan PMPJ dan Tata Cara Pelaporan LTKM terhadap Notaris
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung, Nur Ichwan(Foto:IST)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar sosialisasi mengenai kuesioner penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan tata cara pelaporan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) terhadap notaris di wilayah provinsi, di ruang Klinik Akuntabilitas Kanwil Kemenkumham Lampung pada Jumat (19/2/2021).

Kegiatan yang digelar secara virtual mengunakan Zoom tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Acara dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua S; Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Hidayatullah Islamy; dan para JFT maupun JFU yang mengikuti webinar tersebut.

Sosialisasi itu menghadirkan dua narasumber, yakni Ina Purwantini Rahayu, ahli muda Bidang Hukum pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Direktorat Hukum, dengan materi PMPJ Pengguna Notaris dan pengisian kuesioner PMPJ. Kemudian, Rochi Ifahyani Siagian, pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Pelaporan, dengan materi Tata Cara Pelaporan LTKM.

Webinar tersebut oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kemudian, dilanjutkan dengan pemateri pertama, Ina Rahayu, yang menjelaskan tentang pentingnya PMPJ dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mungkin saja dapat muncul. Ina berharap dengan adanya penerapan PMPJ oleh profesi notaris dapat meminimalisasi risiko tinggi bagi notaris. Kemudian, dia juga berharap agar notaris dapat menyampaikan laporan kepada PPATK. Di akhir pemaparannya, Ina juga memberikan simulasi terkait cara pengisian kuesioner PMPJ.

Rochi Ifahyani Siagian menjelaskan tentang tata cara pelaporan LTKM. Rochi memperkenalkan aplikasi goAML, yaitu aplikasi terkait dengan proses pengumpulan data dan analisis oleh PPATK. 

Melalui aplikasi goAML, diharapkan para notaris lebih mudah dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait hal pelaporan LTKM. Aplikasi tersebut baru diluncurkan per 1 Februari 2021, yang diharapkan proses pelaporan menjadi lebih terintegrasi dengan baik. Di akhir paparan, Rochi menyimulasikan proses pelaporan LTKM.
Kegiatan sosialisasi itu ditutup oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam kesimpulan akhir, Ignatius menyampaikan webinar itu bertujuan melaksanakan target kinerja kegiatan penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar