#DJPb#KeuanganDaerah

Kanwil DJPb Lampung Jelaskan Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah

( kata)
Kanwil DJPb Lampung Jelaskan Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Foto: dok AFP


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kanwil DJPb Provinsi Lampung menjelaskan aturan main dalam pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola keuangan daerah harus mengacu pada arahan Pemerintah Pusat.

DJPb Lampung menjelaskan penyusunan laporan keuangan terbagi atas tiga bagian yakni  pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh kegiatan pemerintahan yang ditampung dalam APBN/APBD harus dilaporkan.

"Pemerintah Pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," ujar Kasi PSAPD Kanwil DJPB Provinsi Lampung, Endang Hendra, dalam rilisnya, Sabtu, 12 Desember 2020.

Ia menambahkan laporan keuangan berfungsi sebagai alat ukur normatif yang dapat memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Ukuran kulaitatif laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

"Sehingga laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawaban. Masyarakat dapat mengetahui, memantau, dan menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan laporan keuangan itu akan  mendapat penyebutan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika sesuai ketentuan umum penyusunan laporan keuangan, sesuai standar sistem akuntansi, serta peraturan umum sistem akuntansi Pemerintah Pusat. Selain itu laporan juga harus memenuhi kepatutan yang berpengaruh langsung dan secara material dan telah memenuhi indikator-indikator pelaporan.

"Selain itu juga terdapat 4 opini hasil penilaian diantaranya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak wajar dan Tidak menyatakan pendapat. Itu merupakan kriteria sistem akuntansi pemerintah," paparnya.

Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2019, termasuk yang mendapatkan apresiasi tersebut, antara lain empat pemerintah daerah penerima Plakat penghargaan 10 kali WTP berturut-turut (2010-2019), yakni Pemda Kota Bandar Lampung, Pemda Kota Metro, Pemda Kabupaten Lampung Barat, dan Pemda Kabupaten Way Kanan.

"Selain itu terdapat empat pemda penerima Plakat penghargaan lima kali WTP berturut-turut, (2015-2019), yaitu Pemda Provinsi Lampung, Pemda Kabupaten Pringsewu, Pemda Kabupaten Tulangbawang dan Kabupaten Tulangbawah Barat. Serta sejumlah Pemda lainnya sebagai penerima penghargaan WTP tahun 2019," ujarnya.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar