#kanwil#djpb#rapatrisiko#beritalampung

Kanwil DJPb Gelar Rapat Risiko Kerja Organisasi

( kata)
Kanwil DJPb Gelar Rapat Risiko Kerja Organisasi
Kanwil DJPb Gelar Rapat Risiko Kerja Organisasi. (Foto:Dok.DJPb)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung sebagai organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan di Wilayah Provinsi Lampung giat mengimplementasikan manajemen risiko, sehingga setiap awal tahun secara terjadwal selalu melakukan rapat Unit Pemilik Risiko (UPR).

Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung memimimpin langsung rapat tersebut, Rabu (16/1/2019), di Aula Semergow kantorsetempat. Tujuan rapat UPR ini mengidentifikasi risiko yang akan muncul untuk satu tahun mendatang dan menyusun rencana mitigasinya. 

Harapannya adalah risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi dapat dikendalikan, sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan di tahun 2019 ini.

Berdasarkan hasil pemantauan UPR, terdapat tiga risiko besar yang memerlukan perhatian yang serius di triwulan I 2019 ini, yaitu (1) Tidak tersalurkannya DAK Fisik, (2) Kualitas Penyerapan Anggaran satuan kerja kementerian lembaga yang rendah, dan (3) Rumah dinas yang dihuni oleh yang tidak berhak.

Tejo Prakosa, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil DJPb Lampung,  menyampaikan bahwa rencana pengendalian untuk ketigarisiko di ata stelah disusun oleh masing-masing UPR. Pertama, risiko tidak tersalurkannya DAK Fisik, dilakukan dengan penyelenggaraan FGD penyaluran DAK Fisik yang akan dilakukan sebanyak 2 kali (Maret dan Juli) serta secara periodik (setiap triwulan) mengingatkan KPPN dan Pemda melalui surat resmi untuk mematuhi persyaratan penyaluran DAK Fisik

Lampost.co/Rilis







Berita Terkait



Komentar