#demokrat#partaipolitik#polemik

Kantor DPC Demokrat Lamsel Berpolemik, DPD Persilahkan Tempuh Jalur Hukum

( kata)
Kantor DPC Demokrat Lamsel Berpolemik, DPD Persilahkan Tempuh Jalur Hukum
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, Ahmad Handoko bersama jajarannya menunjukan surat somasi rerkait persoalan Kantor DPC Partai Demokrat Lampung Selatan.  (Lampost.co/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung ambil sikap mengenai polemik yang terjadi mengenai status kepemilikan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan yang masih tarik menarik.

Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, Ahmad Handoko mengatakan bahwa untuk menanggapi surat nomor 25/AK.JMN/SM/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 perihal somasi terkait Eki Setyanto yang mengaku sebagai pemilillk tanah dan bangunan Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan.

"Kita jelaskan bahwa Eki merupakan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan. Namun untuk tanah dan bangunan kantor tersebut merupakan inventaris Partai Demokrat," katanya kepada Lampost.co, Selasa (18/9/2018).

Ia mengatakan pada saat Eki menjadi Ketua maka status tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada partai untuk aset dan inventaris.Maka dari itu pihak DPD Partai Demokrat Lampung mengatakan sudah tidak ada hak bagi Eki Setyanto untuk menggembok dan melarang para kader Partai Demokrat melakukan aktivitas dikantor tersebut.

"Apabila Eki mau mempermasalahkan maka kami persilahkan Eki Setyanto menempuh jalur hukum ke Pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan Kantor Demokrat Lampung Selatan, jangan main asal gembok kantor. Apapun keputusan pengadilan, kami akan tunduk dan patuh," katanya.

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar