#bnptbermasalah#unjukkrasa#demo#beritalampung#lamsel#lampung

Kantor Bupati Lampung Selatan Didemo

( kata)

KALIANDA (Lampost.co) -- Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Kawal Program Presiden berujukrasa di depan Gerbang Kantor Bupati Lamsel, Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam orasinya, masyarakat meminta untuk memberhentikan PT. Barokah untuk menjadi Suplayer beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan rillis yang disebarkan masa aksi,  peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial yang di anjurkan Presiden RI untuk mengarahkan agar bantuan sosial dan subsidi di salurkan secara non tunai.

Mengingat adanya beberapa temuan yang teridikasi dugaan penyimpangan BPNT oleh Ahmad Kurniawan sebagai Direktur PT. Barokah yang menjadi suplayer e-warung di Kabupaten Lampung Selatan.

Temuannya yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KMP) hanya menerima 8 Kg beras dan 6 butir telur dari penyalur PT.Barokah. Kemudian, e-warung hanya sebagai tempat pengambilan BPNT saja. Selain itu,  adanya dugaan tekanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan e-warung kemudian beras tanpa merk atau tak berlebel.

Koordinator Lapangan (Korlap) Komite Aksi Kawal Program Presiden  Heri Usman, mengatakan masyarakat menuntut agar memberhentikan PT. MJM sebagai penyalur beras dan telur, mengembalikan sistem penyaluran BPNT, meminta PT.MJM mengembalikan sisa KPM priode penyaluran yang sudah berjalan. Selain itu, pihaknya juga meminya usut tuntas aliran dana penyelewengan dan periksa Kepala Dinas Sosial Lamsel yang di duga terlibat dalam penyaluran BPNT.

"Kami akan kembali pada Minggu depan dan membawa massa yang lebih banyak lagi. Jika, tuntutan kami tidak di tanggapi. Karena,  pada kali ini tidak bertemu dengan Bupati Lampung Selatan," katanya.

Akhirnya, masa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Pemkab Lampung Selatan membubarkan diri dengan tertib. 

Juwantoro

Berita Terkait

Komentar