#tarifretribusi#tajuk

Kaji Ulang Retribusi Pajak

( kata)
Kaji Ulang Retribusi Pajak
dok Lampost.co

PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 mendatang berencana menaikkan tarif retribusi bagi usaha petambak udang intensif. Retribusi itu digadang-gadang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten tersebut.

Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM menyatakan pada 2019 retribusi dari petambak Rp350 ribu/panen. Pemkab Lamsel menganggap nilai tersebut masih terlalu kecil. Oleh karena itu, diproyeksikan pada 2020 dapat dinaikkan menjadi Rp3 juta/panen.

Selain itu, Pemkab Lampung Selatan menilai telah berkontribusi dalam memajukan usaha petambak setempat, salah satunya melalui proyek normalisasi sungai. Pada tahun ini saja, Pemkab Lamsel telah menghabiskan Rp1 miliar untuk menormalisasi sungai.

Rencana Pemkab Lamsel menaikkan retribusi bagi petambak udang lantas menuai kritik, terutama dari kalangan petambak juga legislator setempat. Mereka mempertanyakan besaran kenaikan tarif retribusi serta andil konkret Pemkab bagi usaha petambak.

Wakil rakyat menilai kebijakan menaikkan retribusi bagi para petambak undang tidak tepat. Mereka menilai Pemkab Lamsel hingga kini belum memberikan perhatian lebih bagi petambak. Bahkan, untuk pembinaan dari dinas terkait dinilai nol besar.

Keluhan juga datang dari para petambak. Mereka menilai kenaikan retribusi yang ditetapkan Pemkab terlalu besar. Jika dikalkulasi, besaran retribusi naik dari Rp350 ribu menjadi Rp3 juta, dalam satu tahun saja terjadi kenaikan hampir 1.000 persen.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Mengacu aturan tersebut, amat wajar jika petambak dan wakil rakyat kabupaten setempat menolak kenaikan retribusi bagi petambak udang intensif. Baik petambak maupun wakil rakyat menilai selama ini tidak ada jasa atau layanan khusus yang diberikan Pemkab bagi para petambak.

Lain cerita jika Pemkab Lamsel benar-benar memberikan jasa dan layanan khusus bagi petambak. Apalagi jasa dan layanan khusus itu berpengaruh besar bagi usaha mereka. Jika demikian, penaikan retribusi tidak akan menjadi persoalan karena pada akhirnya petambaklah yang akan diuntungkan.

Pemkab semestinya menimbang ulang kebijakan penaikan retribusi bagi petambak. Meski tidak memberikan dampak besar bagi PAD, keberadaan usaha tambak berkontribusi terhadap geliat perekonomian kabupaten setempat. Selain itu, pasang surut usaha ini amat terasa. Di kala harga udang merosot tajam, maka kebijakan retribusi tinggi akan mencekik para petambak.

Karena itu, kita mendukung sikap kritis anggota Dewan setempat ihwal penaikan retribusi ini. Pemkab sewajarnya menjelaskan lebih dahulu jasa dan layanan khusus apa yang akan mereka berikan. Pemkab juga harus memaparkan alasan logis tarif retribusi harus melejit nyaris 1.000 persen. Jika tidak, amat wajar jika publik berharap kebijakan ini dikaji ulang.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar