#OTTKesabngpol#KejatiLampung#Kriminal#Hukum#Lampung

Kajati Lampung Beberkan Perkembangan OTT Pegawai Kesbangpol

( kata)
Kajati Lampung Beberkan Perkembangan OTT Pegawai Kesbangpol
Kajati Lampung Sartono dihadapan para wartawan, Sabtu (17/08/2019). (Foto: Ahmad Amri)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi Lampung beberkan perkembangan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Kesbangpol Provinsi Lampung, Jumat malam, (16/08/2019).

"Petugas sedang melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam terkait status yang bersangkutan untuk ditingkatkan menjadi tersangka,” kata kajati Lampung, Sartono, Sabtu (17/08/2019).

Dia menjelaskan, OTT tersebut dilakukan berlatarbelakang karena berkaitan dengan warga negara asing (WNA) sehingga petugasnya bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat.

"Karena ini berkaitan dengan WNA, efeknya tidak hanya regional bisa sampai nasional, tahu sendiri bisa sampai HAM dan sebagainya. Untuk barang bukti ada, nanti dijelasin lebih rinci lagi oleh petugas," ujarnya.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejati Lampung ternyata sudah dipersiapkan semenjak tiga hari yang lalu, dan pihak Kejati mendapatkan laporan dugaan pungli tersebut dari masyarakat.

"Kita juga pakai foto udara untuk memantau," ujar salah satu jaksa di Pidsus Kejati Lampung, yang enggan disebutkan namanya, Jumat (16/8/2019).

Lima orang dimintai keterangan, salah satunya terduga pelaku. Oknum tersebut menarik pungli dengan besaran Rp50 ribu hingga jutaan rupiah. "Ini masih didalami lagi, yang jelas kami butuh 1x24 jam untuk menetapkan status tersangka," katanya.

Kepala Kesbangpol Lampung Pittter Syahboedin tak menampik adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kejati Lampung pada Jumat (16/8/2019). "Informasinya begitu. Satu orang tapi saya masih di Jogja," ujarnya.

Informasi yang didapat oleh mantan Kepala BPLHD itu, stafnya yang belum diketahui identitasnya tersebut diduga melakukan pungli terkait penelitian skripsi dan penelitan terkait hal lain yang sifatnya membutuhkan rekomendasi administrasi.

Ditanya soal, rekomendasi izin tinggal WNA, ia pun tak menampik hal tersebut. "Ya kan kayak ngurus penelitian skripsi, misanya Rp10 ribu gitu. Ya kayak gitu-gitu mungkin," katanya.

 

Ahmad Amri







Berita Terkait



Komentar