#Kejari#BandarLampung#BPN#MOU

Kajari Tegaskan Siap Memberi Bantuan Hukum Kepada Pemerintah

( kata)
Kajari Tegaskan Siap Memberi Bantuan Hukum Kepada Pemerintah
MOU Kejari dan BPN Bandar Lampung dalam pemberian bantuan hukum, Senin (15/10/2018). (Lampost/Febi Herumanika)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bidang Hukum Perdata dan Tata usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjalani kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung di Kantor BPN setempat, Senin (15/10/2018).

MOU dipimpin langsung Kajari Bandar Lampung Hentoro Dwi Cahyo dan Kepala BPN Bandar Lampung Ahmad Aminullah. Hentoro mengatakan sebagai jaksa negara pihaknya memiliki kewenangan memberi bantuan hukum atau pun memberi pertimbangan hukum apa bila nantinya ada permasalahan hukum.

"BPN ini kan kadang-kadang rawan persoalan hukum seperti adanya gugatan dari masyarakat jadi kita siap untuk mendampingi pihak BPN Kota, atau pun Pemerintah dan itu tugas Jaksa Negara," kata Hentoro.

Selain itu, pihaknya juga telah menjalani kerjasama dengan instansi pemerintah lainya, kemungkinan Minggu depan ada perpanjangan MOU dengan Walikota Bandar Lampung, Bank Syariah dan Dispenda Kota untuk melakukan penagihan pajak dan lainnya.

Untuk perusahaan BUMN, BUMD yang ada di Bandar Lampung menurut Hentoro sudah menjalani kerjasama dengan pihaknya dalam hal memberi bantuan hukum atau penyuluhan hukum. "Sebagian sudah MOU seperti Pelindo, Cukai itu sudah kerjasama dengan kami," katanya.

Dalam penyampaiannya sebelum menandatangi surat kerjasama Hentoro mengingatkan kepada pihak BPN agar menjauhi korupsi dan gratifikasi, karena masih banyak pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengerti tentang hal itu.

"Jadi sebagai pegawai harus paham apa itu gratifikasi, korupsi dan hal seperti ini harus dihindari. Jangan setelah MOU ini saya dengar ada yang tertangkap karena gratifikasi kan kecewa saya memberi pelayanan hukum dan pencerahan hari ini," ujarnya.

Kepala BPN Bandar Lampung Ahmad Aminullah mengatakan, dengan adanya kerjasama dengan pihak kejaksaan diharapkan kedepan hubungan dengan Kejaksaan semakin baik dalam hal berkordinasi persoalan hukum.

 

 

 

Febi Herumanika

Berita Terkait

Komentar