#korupsi#dinaspu#proyek

Kadis PU Lamtim Buron, Anak Buah Didakwa Korupsi

( kata)
Kadis PU Lamtim Buron, Anak Buah Didakwa Korupsi
Ilustrasi korupsi. (Foto: Dok/MI)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Muhammad Satria Utama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi dan Perdagangan Lampung Timur didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Median Suwardi dan Eko Setia Negara dengan dua pasal yakni Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah ke UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Median terdakwa Muhamad Satria melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kasi Pidsus Lamtim ini mengatakan terdakwa diduga melakukan korupsi pada pengejaran proyek pembangunan konstruksi jaringan irigasi kecil saat ia masih bekerja di Dinas PU Lamtim.

"Satria bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dana itu bersumber dari APBD Lamtim sebesar Rp6,1 miliar. Lelang pun dibuka dengan dimenangkan oleh PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar untuk mengerjakan proyek irigasi kecil itu di Dusun Sido Rahayu, Lamtim," kata Jaksa, Jumat (6/7/2018).

Paket pengejaran jaringan irigasi kecil kemudian dipecah menjadi beberapa paket yakni CV. Muncul Jaya Abadi mengerjakan paket 1 dengan kontrak Rp1,5 miliar. Dan paket 2 dikerjakan oleh CV. Dinamika Multi Struktur dengan nilai kontrak yang sama. Ada 120 hari kerja untuk mengerjakan proyek itu sesuai perjanjian. Tetapi karena intensitas curah hujan tinggi, dan pembebasan lahan kemudian diperpanjang kembali selama 60 hari.

"Meski sudah diperpanjang selama 60 hari. Proyek itu juga belum selesai lantaran terkendala teknis dan pembebasan lahan. Tim Mutual Chek pun datang untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tim ditemukan pengerjaan tidak terpasang 100 persen dari seluruh yang dikerjakan," kata Jaksa.

Dari keterangan tim PHO dan FHO tidak menandatangani BAP karena memang volume pekerjaan tidak terpasang 100 persen, Meski sudah mengetahui paket tidak terpasang 100 persen, tetapi Alex Sandria sebagai Kadis PU Lamtim yang kini menjadi DPO Kejari Lamtim yang saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran tetap mencairkan pembayaran kontrak tersebut.

Kemudian memerintahkan Lenny Apriono yang saat itu menjadi pejabat penata usaha keuangan Dinas PU Lamtim memerintahkan untuk mendatangani berkas. "Saksi Lenny menolak karena berkas tidak lengkap. Tetapi tetap diperintahkan oleh terdakwa dan saksi Alex Sandria untuk mendatangani berkas, membuat negara merugi Rp3,3 miliar karena pembayaran tidak sesuai dengan volume yang telah terpasang. Hal itu berdasarkan audit BPKP Perwakilan Lampung nomor LAPKKN-577/PW08/5/2017," kata Median.

Febi Herumanika








Berita Terkait



Komentar