#beritalampung#beritalampungterkini#pemilu2024#netralitas

Kadis Kena Sanksi jika Honorer Tidak Netral di Pemilu 2024

( kata)
Kadis Kena Sanksi jika Honorer Tidak Netral di Pemilu 2024
Sosialisasi netralitas ASN yang diselenggarakan Bawaslu Lampung yang diikuti pemprov dan pemda 15 kabupaten/kota di Swiss Belhotel, Selasa, 22 November 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) diimbau netral, tidak mendukung partai politik, calon legislatif, dan kontestan politik menjelang Pemilu 2024. Kepala dinas atau atasan pada instansi honorer menjabat harus tegas dan mengawasi.   

Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan meski honorer bukan kategori ASN yang harus menjaga netralitas, harus tidak mendukung pihak mana pun. "Yang netral bukan hanya individunya, tapi organisasinya juga. Kalau ada pegawai honor tidak netral apalagi jumlahnya banyak, Bawaslu harus menegur kadisnya, jangan ada pembiaran," ujar Fahrizal dalam agenda konsolidasi antarkelembagaan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Swiss Belhotel, Selasa, 22 November 2022.

Baca juga: Perubahan Dapil Tak Pengaruhi Nasdem, PKS Ubah Strategi 

Dalam acara yang dihadiri perwakilan 15 pemkab/kota tersebut,  Fahrizal menyebut jika honorer dalam jumlah banyak bergerak mendukung salah satu calon atau kontestan politik, bisa saja kadis atau salah satu pejabat menggerakkannya dengan memanfaatkan celah yang ada.

“Kepala dinas atau atasan untuk aktif memberikan pemahaman netralitas terhadap tenaga honorer di instansinya. Pemimpinya (bisa kena sanksi), dia jatuhnya menggunakan resource (sumber daya) yang ada di organisasinya," katanya.

Selain itu, Fahrizal berharap jika satgas netralitas ASN terbentuk, lebih banyak bergerak melakukan  pencegahan dengan sosialisasi ke tingkat yang paling bawah agar tidak terjadi pelanggaran.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar