#danadesa#beritalampung

Kades Pematangbaru Diduga Selewengkan Dana Desa

( kata)
Kades Pematangbaru Diduga Selewengkan Dana Desa
Dana desa. Ilustrasi


Kalianda (Lampost.co) -- Kepala Desa Pematangbaru, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, YN diduga menyelewengkan alokasi dana desa (ADD) 2020. Pasalnya, insentif perangkat desa, BPD, kader posyandu, dan guru ngaji tak kunjung dicairkan.

Salah satu perangkat Desa Pematangbaru yang enggan disebutkan namanya, mengatakan ia bersama perangkat desa lainnya belum menerima insentif triwulan ketiga, yakni Oktober, November dan Desember. Ia mengaku setiap perangkat desa seharusnya menerima insentif sebesar Rp7,1 juta. 

"Perangkat desa ada 11 orang. Kalau insentif Kaur dan Kasi masing-masing mendapatkan Rp7,1 juta. Enggak tahu kalau Sekdes, BPD dan lainnya. Tapi, memang kami semua belum mendapatkan hak kami," kata dia, Senin, 1 Februari 2021.

Menurutnya, oknum Kades YN mengakui memakai uang ADD 2020 khususnya insentif bagi perangkat desa, BPD, RT, Kader Posyandu, Kader BKR, Kader BKB, Kader BKL, PIK-R, UPPKS, Linmas, guru ngaji dan guru PAUD.

"Total semua yang dipakai Kades belum tahu. Tapi, pengakuan Kades dituang dalam berita acara. Bahkan, dalam berita acara itu Kades siap membayar akhir Januari lalu. Sampai saat ini belum dibayar dan sekarang tidak tahu kemana orangnya," kata dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua BPD Pematangbaru, Jamil, membenarkan Kades Pematangbaru memakai uang insentif perangkat desa, BPD, RT hingga para kader. Termasuk operasional BPD tidak pernah diberikan. 

"Hingga saat ini hak kami belum dibayar. Termasuk operasional BPD kami tidak pernah menerima. Kami sebagai BPD ini hanya sebagai penonton saja, bahkan sebagai formalitas saja," kata dia. 

Jami mengatakan persoalan tersebut dimusyawarahkan bersama oknum Kades dan kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Namun, Kades hingga saat tidak menepati janji dan menghilang. 

"Persoalan ini sudah disampaikan ke Kecamatan Palas. Bahkan, kami memberikan toleransi waktu hingga akhir Januari. Namun, belum ada realisasinya," kata dia. 

Terpisah, Camat Palas, Rika Wati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lampung Selatan terkait hal tersebut. Hal ini supaya mendapatkan solusi yang terbaik. 

"LPJ realisasi kegiatan 2020 juga belum selesai dan belum ditandatangani Kades. Persoalan ini akan dikoordinasikan dengan Inspektorat Lamsel," kata dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar