#korupsi#danadesa

Kades Pancasila Lamsel tak Menampik Laporan Warga, tetapi Tuding Balik Bernuansa Politis

( kata)
Kades Pancasila Lamsel tak Menampik Laporan Warga, tetapi Tuding Balik Bernuansa Politis
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Kalianda (Lampost.co) -- Warga Desa Pancasila, Kecamatan Natar melaporkan sang kepala desa (Kades) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (Lamsel) atas tudingan memasukkan beberapa kegiatan fiktif dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) selama 2018 hingga 2020.

Kades Pancasila, Suwondo Sudarsono membantah sebagian laporan tersebut. Ia mengatakan, tudingan warga itu memang tak sepenuhnya keliru, akan tetapi dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebesar Rp87 juta pada 2018 telah benar-benar dikucurkan dan diterima pengelola.

Sedangkan anggaran Rp50 juta yang diterima pada 2019 tidak tersedia pada tahun berikutnya, kata Suwondo, karena anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19.

"Soal jalan apa enggak kegiatan Bumdes-nya, ya tanyakan ke pengelola," kata dia, Senin, 22 November 2021. 

Baca: Kades Pancasila Dilaporkan Akibat Gaji Guru Ngaji hingga Satgas Covid-19 Menunggak

 

Akan tetapi, Suwondo tak menampik adanya anggaran sebesar Rp1,8 juta untuk wartawan sebuah media.

"Malahan bukan Rp1,8 juta, tetapi Rp3 juta. Wartawan yang menerima sebelum yang sekarang ini, pada 2019 juga anggarannya Rp3 juta," katanya. 

Suwondo juga tidak membantah ada gaji perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pamong lainnya yang belum dibayar. Dia beralasan, gaji tersebut telah disepakati penerima untuk dialihkan ke biaya sekolah Paket C yang mereka butuhkan.  

Dia juga mengakui ada dana sebesar Rp40 juta untuk kegiatan fisik pelebaran jalan di Dusun IV pada 2020 lalu namun sampai saat ini pengerjaannya belum dilaksanakan.

"Alasan saya karena dana tersebut telah diberikan ke pekerja atas nama Senen, tetapi tidak dikerjakan. Menurut dia saat itu hujan terus sehingga tertunda," kata dia.

Suwondo tak sepenuhnya menampik tudingan yang dilaporkan warga. Hanya saja, ia menduga tuduhan itu ditambah-tambah dan dipolitisasi sebagai buntut dari pemilihan kepala desa (Pilkades) beberapa waktu lalu.  

"Kenapa yang lapor tidak konfirmasi dulu soal kebenarannya. Intinya masih ada bunyi dari pilkades kemarin," kata dia. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar