#danadesa#fiktif#lamsel

Kades Pancasila Akui Ada Proyek Bersumber dari Dana Desa yang Belum Dikerjakan

( kata)
Kades Pancasila Akui Ada Proyek Bersumber dari Dana Desa yang Belum Dikerjakan
Ilustrasi


Kalianda (Lampost.co)-- Kepala Desa Pancasila, Suwondo Sudarsono, Natar, Lampung Selatan, yang dikonfirmasi Lampost.co, terkait adanya laporan warga soal penggunaan anggaran yang diduga fiktif, mengatakan bahwa laporan masyarakat tersebut sebagian memang benar tetapi sebagian tidak benar alia hoaks.

Ia menyebut salah satu contohnya dana BUMDes sebesar Rp87 juta pada tahun 2018 telah dikucurkan dan telah diterima oleh pengelola BUMDes di desa tersebut. Selanjutnya di tahun 2019 juga dikucurkan anggaran Rp50 juta, namun untuk 2020 ditiadakan karena dana untuk penanganan covid.

"Soal jalan apa nggak kegiatan BUMDes, jangan tanya saya, kan ada yang mengelolanya, dana sudah dikasihkan sama meraka sesuai jumlah tadi, jalan apa enggaknya besok kita ke pengurusnya aja langsung," katanya.

Kades juga membenarkan anggaran untuk media, tapi besarannya bukan Rp1,8 juta. "Bukan Rp1,8 juta untuk koran Rp3 juta, wartawan yang nerima sebelum yang sekarang ini, 2019 juga anggarannya Rp3 juta, " jelas dia.  
Dia menduga bahwa laporan itu sebagian memang ada dan sebagian dibuat-buat oleh pelapor karena buntut dari calon kades beberapa minggu yang lalu.

Suwondo juga tidak membantah ada gaji perangkat desa, LPM dan lainnya yang belum di bayar, alasannya karena mereka telah sepakat untuk mengurus sekolah paket C.

Ada dana pembanguan fisik infrastruktur pelebaran jalan pertanian dusun IV pada tahun 2020 lalu sebesar Rp40 juta, menurut Suwondo, memang betul ada dana itu dan hingga saat ini belum dikerjakan pembangunannya. Dia beralasan dana tersebut telah diberikan ke pekerja atas nama Senen, tetapi tidak dikerjakan karena menurut Senen saat itu hujan terus sehingga tertunda.

"Kenapa yang lapor tidak konfirmasi dulu soal kebenaran itu, intinya masih ada bunyi dari pilkades kemarin merek itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa warga Desa Pancasila, Kecamatan Natar, melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Pancasila, Suwondo Sudarsono, untuk kedua kalinya.

Pada 8 November 2021 masyarakat secara resmi melaporkan Suwondo lantaran ada tunggakan gajian yang semestinya sudah dibayar tetapi hingga kini Kades Pancasila belum melunasinya.

Hari ini, Senin, 22 November 2021, perwakilan masyarakat kembali datang ke Kejari Lampung Selatan untuk melaporkan kembali dengan bukti yang lebih lengkap dari sebelumnya.

Dalam surat laporan itu dijelaskan hak-hak mereka belum terbayarkan pada tahun 2019-2020 silam padahal menurut masyarakat hak-hak mereka sudah semestinya diterima sesuai dengan anggaran yang tertera dalam APBdes namun belum juga dibayarkan hingga akhir tahun 2021. Sebagai pembenaran dan laporan itu fakta pelapor melampirkan sejumlah tandatangan masyarakat dan perangkat desa.

"Kami mohon kepada bapak/ibu Kejari Lamsel agar semua perkara yang merugikan kami semua diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yang bertanda tangan guru ngaji, satgas covid-19, guru ngaji dan LPM. Laporan kami langsung di Terima dengan bukti cap dari Kejari Lamsel dengan nama penerima laporan atas Nama Tia, " kata pelapor berinisial S kepada Lampost.co, Senin, 22 November 2021.

Laporan kedua masyarakat desa pancasila secara resmi dilakukan hari ini (22/11), dengan membawa bukti lengkap. Dalam laporan itu dijelaskan sebanyak 105 item diduga kegiatan fiktif dengan kerugian negara mencapai Rp500 juta lebih sejak 2018 hingga 2020.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar