#pemdes

Kades Kalirejo Lamsel Bantah Usulkan Istri Jadi Kasi Pemerintahan

( kata)
Kades Kalirejo Lamsel Bantah Usulkan Istri Jadi Kasi Pemerintahan
Ilustrasi perangkat desa. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A


Kalianda (Lampost.co) -- Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Budiyono membantah telah mengusulkan nama istrinya, Lisdayanti, untuk menduduki jabatan Kasi Pemerintahan di desa setempat. Dia mengaku, berkas rekomendasi yang diusulkan ke camat hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kasi pemerintahan Desa Kalirejo.

“Hanya sebagai Plt untuk mengisi kekosongan sementara. Setelah itu baru kami menjalankan penjaringan calon kasi yang defenitif,” kata Budiono, Rabu, 31 Agustus 2022.

Baca: Pemdes Kalirejo Lamsel Disebut Usulkan Istri Kades Jadi Perangkat Desa

 

Budi mengatakan, ada dua nama yang diusulkan untuk mengisi kekosongan perangkat desa tersebut. Selain nama istrinya, dia juga mengusulkan nama M. Sobari sebagai sekretaris desa (Sekdes).

"M. Sobari saat ini masih menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, tapi kami usulkan sebagai Sekdes karena yang lama mengundurkan diri. Usulan rekomendasi ini sudah kami usulkan sejak satu bulan lalu, namun belum mendapat rekomendasi dari camat," kata dia.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Palas, Dedi Kawarudin menepis upaya Pemerintah Desa (Pemdes) Kalirejo mengusulkan nama Lisdayanti sebagai Plt. Kasi Pemerintahan. Pasalnya, berkas yang diterimanya merupakan surat permohonan rekomendasi untuk jabatan Kasi Pemerintahan dan Sekdes.

"Kalau istrinya sebagai Plt, seharusnya ada SPT dari Kades di dalam usulan rekomendasi ini. Tapi ini dalam berkas usulan ini tidak ada lampiran SPT. Justru melampirkan SK Kasi Pemerintahan dan Sekdes Kalirejo. Jadi, saya menilai berkas yang dikirim ini sifatnya hanya pemberitahuan, bukan minta rekomendasi," kata dia.

Secara prosedural, kata Dedi, setiap desa yang hendak melakukan pengangkatan perangkat desa wajib meminta surat permohonan rekomendasi dari camat. Setelah rekomendasi terbit, barulah Kades mengeluarkan SK Definitif perangkat desa.

"Ini saya nilai Pemdes Kalirejo masih belum memahami prosedur yang berlaku. Bukan SK Definitif terbit baru minta rekomendasi. Itu salah," kata dia. 

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar