#korupsi

Kades Gunungbesar di Lampura Dituntut 30 Bulan akibat Tilap Uang Pembebasan Lahan Pasar

( kata)
Kades Gunungbesar di Lampura Dituntut 30 Bulan akibat Tilap Uang Pembebasan Lahan Pasar
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah saat membacakan tuntutan di PN Tanjungkarang, Kamis, 21 April 2022. (Lampost.co/Asrul S Malik)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kepala Desa Gunungbesar, Kecamatan Abungtengah, Lampung Utara, Pahrul Rozi, dituntut dua tahun enam bulan penjara. Ia juga didenda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah mengatakan, Pahrul terbukti melanggar pasal  Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara dua tahun enam bulan," ujar JPU saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 21 April 2022.

Pahrul juga dituntut membayar uang pengganti Rp280 juta. Apabila setelah satu bulan putusan inkrah tidak membayar, harta bendanya akan disita. Bila tidak mencukupi, diganti pidana satu tahun empat bulan.

Atas tuntutan tersebut, Pahrul Rozi menyatakan akan mengajukan nota pembelaan, pada Kamis, 28 April 2022.

"Sidang ditunda pekan depan," kata Ketua Majelis Hakim, Efiyanto.

Diberitakan sebelumnya, perbuatan terdakwa bermula saat desa yang ia pimpin memiliki APBDes Desa Gunungbesar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.467.603.378.

Kemudian, pada 2018 Desa Gunungbesar melakukan pembelian tanah lahan pasar dan dana yang tersedia pada APBDes Desa Gunungbesar untuk pembelian lahan pasar sebesar Rp309.500.000 dari saksi H. Aris. 

Saksi H. Aris pun menerima pembayaran Rp180 juta. Namun, terdakwa kembali meminjam Rp80 juta dari saksi korban dengan alasan untuk pembangunan pasar.

Selanjutnya, korban diminta untuk menandatangani kuitansi senilai Rp200 juta sebagai bukti pelunasan yang sama sekali belum diterima korban H. Aris.

Terdakwa pun tidak melakukan pembayaran meski laporan pencairan dana desa disebutkan pembelian telah lunas. Lahan tersebut seharusnya menjadi aset desa diduduki korban karena belum menerima pelunasan.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar