#pekerjamigran#tki

Kades di Mesuji Diminta Pantau Warga yang Bekerja di Luar Negeri

( kata)
Kades di Mesuji Diminta Pantau Warga yang Bekerja di Luar Negeri
Kepala Bidang Perencanaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja Disnakertrans Mesuji, Syamsi Hermansyah. Lampost.co/Ridwan Anas


Mesuji (Lampost.co) -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mesuji akan mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke seluruh kepala desa.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Mesuji, Syamsi Hermansyah menyebut kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan informasi tentang warganya yang bekerja di luar negeri. 

"Dalam UU No. 18 tahun 2017, desa miliki tugas untuk melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI. Selain itu, desa juga wajib melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan mereka," jelas Syamsi, Rabu, 7 September 2022.

Baca: Pekerja Migran asal Mesuji Meninggal di Taiwan

 

Hal itu, lanjut Syamsim sangat penting dilakukan guna mendeteksi jumlah pekerja migran yang ilegal.

"Yang tercatat di kami adalah mereka yang bekerja sesuai dengan prosedur dan regulasi yang benar. Itu ada di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)," katanya. 

Saat ini, ada 264 PMI yang teregistrasi dan yang sudah bekerja di luar negeri ada 88 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 112 di antaranya berpendidikan SMP/sederajat. 

"Paling banyak ke Taiwan, yakni sebanyak 171 orang dengan gaji sekitar Rp10 juta-an. Kemudian di Hongkong sebanyak 52 orang," ungkapnya. 

Disisi lain, tercatat ada empat orang asing yang bekerja di Mesuji. Semuanya warga Malaysia. 

"Mereka bekerja di PT Lampung Interpertiwi Kebun, PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), dan dua orang PT Prima Alumga," jelas Syamsi. 

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar