#kekerasanperempuandananak#kekerasan

Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Sejak 2015

( kata)
Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Sejak 2015
Ilustrasi. Dok./Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung menggelar diskusi virtual atau webinar bertajuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Salah Siapa, Senin, 20 Juli 2020. Diskusi yang dimoderatori langsung Ketua LPA Pringsewu sekaligus Wakil Bupati Pringsewu Fauzi.

Dalam kegiatan itu, LPA Lampung menghadirkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Muslimin Ahmad, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sulastri Dewi, dan konsultan psikologi Sukma Prawitasari. Peserta mencapai 1.310, terdiri dari berbagai kalangan dari seluruh Indonesia dan mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Sukma Prawitasari, mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan hanya 321.752 kasus pada 2015. Kemudian jumlah itu menurun pada 2016 menjadi 259.150 kasus.

"Namun, terjadi peningkatan pada 2017 dengan 348.446 kasus kemudian meningkat menjadi 406.178 kasus pada 2018. Pada 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan 431.471 kasus," ujarnya.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI juga mencatat per 2 Maret hingga 25 April 2020, sudah terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami wanita dalam bentuk kekerasa dalam rumah tangga (KDRT).

Sementara itu, anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Diah Sulastri Dewi mengungkapkan ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2019 lalu. Angka ini, menurut dia, merupakan fenomena gunung es karena setiap dua jam sekali ada perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia, dengan angka pelaporan kekerasan seksual terus bertambah dan semakin komplek.

"Perempuan yang menjadi korban sering mengalami beban ganda dan reviktimisasi perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa, norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa, serta PBH yang sering tidak didampingi pendamping," ujarnya.

Kombes Muslimin Ahmad menyoroti masalah terkait perlindungan anak. Ia mengatakan telah menjadi kewajiban dan tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar