#Korupsi#korupsijalan

Jumlah Kekayaan Dua ASN Tersangka Korupsi Jalan Sutami

( kata)
Jumlah Kekayaan Dua ASN Tersangka Korupsi Jalan Sutami
Polda Lampung memaparkan perkembangan kasus korupsi pengerjaan proyek Rekonstruksi Jalan Prof. Dr. lr. Sutami tahun anggaran 2018-2019 dengan nilai anggaran Rp147 miliar. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polda Lampung telah metapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi preservasi konstruksi Jalan Ir Sutami Sribawono senilai Rp147 miliar. tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp147 miliar. Mereka adalah BWU, HE, BHW, SHR, dan RS. Dua pelaku terakhir berstatus Apratur Sipil Negara (ASN) dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, RS tercatat memiliki harta sebanyak Rp1 miliar dan Rp7 juta dengan rincian;

1. Tanah dan bangunan seluas 281 m2/70 m2 di Palembang  senilai Rp500.000.000,-
2. Tanah seluas 185 m2 di Palembang senilai Rp 200.000.000,
3. Mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp80.000.000,-
4. Sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 senilai Rp27.000.000,-
5. Harta bergerak senilai Rp200.000.000,-

Baca: Lima Orang Tersangka Korupsi Jalan Sutami

Sedangkan SHR tercatat memiliki harta sebesar Rp3,228 miliar dari laporan terakhir pada 2019 dengan rincian;

1. Sebanyak 16 bidang tanah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung senilai Rp2,499 miliar.
2. Lima unit mobil dan dua unit sepeda motor senilai Rp681 juta
3. Harta bergerak lainnya senilai Rp83.007.900,-
4. Kas dan setara kas senilai Rp14.000.000,-

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombespol Mestron Siboro mengatakan, saat ini pihaknya tengah melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Meski sudah menetapkan lima orang tersangka, tak menutup kemungkinan, akan ada pengembangan ke pelaku lainnya.

"Proses sidik jalan terus untum melengkapi semua data yg dibutuhkan dalam pekara. Pelaku belum dilakukan penahanan," katanya, Minggu, 25 April 2021.

Pihaknya juga masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memastikan jumlah total kerugian negara dari pengerjaan proyek yang diduga tak sesuai spesifikasi tersebut.

"Ini yang agak lama," katanya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar