BPJSKesehatanberitalampung
BPJS Kesehatan

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Diperbaiki

( kata)
Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Diperbaiki
Presiden Joko Widodo saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo meminta tata kelola BPJS Kesehatan diperbaiki untuk mengurangi defisit anggaran.

"Sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS memang harus diperbaiki," kata Presiden usai mengecek layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), dilansir Antara, Jumat 15 November 2019.

Jokowi mengatakan defisit BPJS Kesehatan terjadi karena salah pengelolaan. Masalah terjadi pada peserta mandiri yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga: Jokowi Sambangi RSUDAM Sebelum Resmikan Tol

Menurut Jokowi, pendisiplinan pembayaran iuran perlu diintensifkan untuk membantu mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Jokowi mengatakan, dirinya memeriksa ke lapangan para pengguna BPJS Kesehatan yang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun penggunaan BPJSK mandiri.

Sebelumnya, menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, penyebab defisit BPJSK karena Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 32 juta jiwa. Menurutnya hanya sekitar 50 persen dari PBPU yang taat membayarkan iuran.

Sementara, saat ini sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Untuk mengatasi defisit JKN itu, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021. 

Winarko



Berita Terkait



Komentar