#mudik#ASN

Jokowi Larang ASN dan TNI-Polri Mudik

( kata)
Jokowi Larang ASN dan TNI-Polri Mudik
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Foto: Antara-Hafidz Mubarak A

Jakarta (Lampost.co) --  Presiden Joko Widodo melarang seluruh perangkat pemerintah untuk pulang kampung di tengah pandemi virus korona (covid-19). Larangan dibuat untuk mencegah penyebaran virus menjadi lebih luas.
 
"Tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN (aparatur sipil negera), TNI-Polri serta pegawai BUMN (badan usaha milik negara) dilarang mudik," tegas Jokowi di Istana Bogor, Kamis, 9 April 2020.
 
Menurut dia, larangan ini juga berlaku untuk pegawai anak usaha BUMN. Namun, kebijakan ini belum diterapkan untuk masyarakat luas. Jokowi mengaku bakal mengevaluasi situasi untuk mengambil keputusan selanjutnya.

"Untuk masyarakat kita masih melihat lebih detail di lapangan. Untuk itu, sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," ujar dia.
 
Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) agar mengurungkan niatnya pulang ke kampung halaman. Besaran bansos yang diberikan sekitar Rp600 ribu per kepala keluarga.
 
Jokowi mengaku belum bisa melarang seluruh masyarakat untuk mudik. Pasalnya, pemerintah memperhitungkan faktor ekonomi.
 
"Kemudian, transportasi umum juga akan kita batasi kapasitasnya," ungkap Kepala Negara.

 Jumlah pasien positif korona di seluruh Indonesia per Rabu, 8 April 2020, mencapai 2.956 orang dengan 218 di antaranya kasus baru. Sebanyak 222 pasien dinyatakan sembuh, sedangkan 240 orang meninggal akibat virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu.
 
Pasien penyakit dengan gejala flu, demam, hingga sesak napas itu kebanyakan berada di DKI Jakarta. Data di situs corona.jakarta.go.id menyebutkan ada 1.552 pasien positif di Ibu Kota. Sebanyak 976 pasien dirawat, 357 isolasi mandiri, 75 telah sembuh, dan meninggal 144 orang.

Medcom



Berita Terkait



Komentar