Jokowi Dinilai Tidak Berpihak untuk Memberantas Korupsi

Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi dan pelembagaan prinsip kesamaan di muka hukum. Hal itu terlihat dari respon kepala negara terhadap polemik hukum antara KPK dan TNI.

Jokowi dinilai tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada TNI yang diduga terlibat tindak pidana korupsi atau pidana umum lainnya.

"Pembiaran praktik dan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum mengafirmasi asumsi banyak pihak, praktik pengadaan barang dan jasa, seperti alutsista di institusi TNI, Kementerian Pertahanan, dan institusi sektor keamanan lainnya, sulit memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas," ujar Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Selasa, 1 Agustus 2023.

BACA JUGA: Inspektorat Dalami Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengondisian Proyek Dinas PUTR Metro

Jokowi disebut tidak mengevaluasi sistem procurement dan penempatan TNI pada jabatan sipil. Kepala Negara juga harusnya mengambil langkah nyata pembaruan sistem peradilan militer yang masih memberikan privilege hukum bagi anggota TNI.

"Jokowi harus menjawab rasa keadilan yang terusik dan pelanggaran prinsip kesamaan di muka hukum dengan segera, termasuk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang mengubah UU Peradilan Militer," kata dia.

BACA JUGA: Pejabat Kejari Diduga Terima Uang Setoran Korupsi Sampah DLH, Ini Tanggapan Kajari

Sebelumnya, Jokowi merespons masalah hukum yang melibatkan Kabasarnas Henri Alfiandi dan permintaan maaf KPK. Jokowi memberikan tiga respons, salah satunya mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa dan mengevaluasi penempatan militer pada jabatan sipil.

Effran Kurniawan