#Jokowi#Digitalisasi

Jokowi Bentuk Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

( kata)
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Satgas P2DD. Pembentukan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pasal 2 Kepres tersebut mengatur tugas Satgas P2DD untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Terutama, mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

"Ini berguna untuk mengoptimalkan pendapatan daerah," bunyi Pasal 2 ayat 1 seperti dikutip Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Tujuan lainnya, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat dan mewujudkan keuangan yang inklusif. Kemudian, meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Satgas P2DD diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Anggotanya ialah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Ketua pelaksana Satgas P2DD adalah pimpinan tinggi madya yang menangani bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, anggota pelaksana terdiri atas pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga anggota Satgas P2DD.

Kemudian, jajaran Sekretariat Satgas P2DD berasal dari lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Selanjutnya, pada Pasal 9 Kepres tersebut menjelaskan segala biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pembiayaan TP2DD provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pembiayaan TP2DD kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi aturan tersebut.

Kepres ini telah ditandatangani Jokowi pada 4 Maret 2021. Aturan tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Winarko







Berita Terkait



Komentar