Jokowi Ajak Dunia Bijak Kelola Hutan

Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengelolaan hutan harus menjadi bagian utama dari aksi penanganan perubahan iklim global. Ada tiga perspektif yang berhasil diterapkan di Indonesia dan bisa diaplikasikan negara-negara lain.

Berikut cara pengelolaan hutan yang bisa diaplikasikan negara-negara lain:

1. Dunia tidak boleh membeda-bedakan jenis hutan

Perhatian penuh harus diberikan kepada seluruh jenis ekosistem rimba. "Tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal," ujar Jokowi saat menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa, 2 November 2021.

Ketika terjadi kebakaran hutan, dampak buruk akan menyerang apa pun jenis ekosistem yang ada. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia bisa menjadi pelajaran berharga dan sudah semestinya menjadi kekhawatiran bersama.

Jokowi menjelaskan Indonesia juga mengubah paradigma dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.

Pemerintah juga merestorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. "Ke depan, kami juga akan mendirikan pusat mangrove dunia di Indonesia," ujar mantan wali kota Solo itu.

2. Mekanisme insentif harus diberikan bagi negara yang mampu mengelola hutan secara berkelanjutan

Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives. Sehingga, berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.

Jokowi menegaskan sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil.

"Sertifikasi juga harus mempertimbangkan semua aspek SDG's, sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

3. Perlu mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi oleh negara maju kepada negara berkembang

Menurut Jokowi, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika semata. Namun, dia mengingatkan dengan memberikan bantuan, bukan berarti negara maju dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan negara lain atas wilayahnya. Dukungan harus country driven, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.

"Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan green bond dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi," ujar dia.

Winarko