#Imlek

John Lie, Sin Po, Ivana Lie

( kata)
John Lie, Sin Po, Ivana Lie
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. MI


Abdul Kohar

Dewan Redaksi Media Group

 

INI kisah tentang kiprah anak bangsa, kebetulan beretnik Tionghoa, yang sangat mencintai Indonesia. Yang pertama, Laksamana Muda John Lie. John Lie atau Jahja Daniel Dharma, di masa pendudukan Belanda bekerja di kapal Belanda.

Karena cinta tanah kelahirannya, Indonesia, dia meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan pejuang-pejuang revolusi di bidang maritim. Selama masa perjuangan melawan Belanda, John Lie antara lain menjadi penyelundup senjata untuk kepentingan revolusi dan membersihkan ranjau-ranjau. Berkat jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional.

Lalu, ada koran Sin Po yang dikelola para awak beretnik Tionghoa, yang kiprahnya sangat bermakna bagi Republik ini. Melalui pemberitaan, Sin Po mengganti istilah 'Nederlandsch Indie', 'Hindie Nederlandsch', atau 'Hindia Olanda', yang saat itu melekat pada negeri ini, dengan sebutan 'Indonesia'.

Sejarawan Asvi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah (2010) melukiskan, selain memelopori penggunaan istilah 'Indonesia', Sin Po juga berperan dalam penghapusan penggunaan kata inlander. Saat itu, kata inlander dianggap sebagai penghinaan terhadap rakyat Indonesia.

Benny G Setiono dalam bukunya Tionghoa dalam Pusaran Politik (2001), melukiskan saat itu seluruh penerbit pers di Indonesia pun kemudian sepakat mengganti kata China dengan Tionghoa sebagai balas budi. Sikap tokoh pergerakan, seperti Soekarno, M Hatta, Soetan Sjahrir, dan Tjipto Mangoenkoesoemo pun sepakat mengganti kata China dengan Tionghoa dalam percakapan dan tulisan sehari-hari.

Redaktur Sin Po bernama Ang Yan Goa mengatakan koran Sin Po sejak awal memiliki misi untuk mengembangkan nasionalisme Tiongkok. Pada 1936, Ang Yan Goa diajak Konjen Tiongkok di Batavia untuk memberikan medali kehormatan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono Surakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta yang dianggap berjasa melindungi toko milik warga Tionghoa dari perusuh saat tentara Jepang tiba di Jawa.

Pascakemerdekaan, ada atlet bulu tangkis Lie Ing Hoa yang kemudian dikenal dengan nama Ivana Lie. Sejak terpilih masuk timnas pada 1976, gelar demi gelar tunggal putri bertaraf internasional pun dikoleksinya. Gelar yang mengharumkan nama bangsa itu ia raih mulai turnamen perorangan hingga beregu seperti SEA Games (1979, 1983) atau Asian Games (1982).

Saya pernah berbicara panjang lebar dengan Ivana beberapa tahun lalu. Matanya berbinar-binar saat mengingat lagi prestasi-prestasi yang tinggi itu. “Yang paling menyenangkan itu kalau kita menang di laga multi-event seperti SEA Games atau Asian Games. Kita menang, naik podium, ada Indonesia Raya berkumandang, dan bendera Merah Putih dikibarkan. Itu sangat berkesan dan paling menyenangkan,” kata Ivana.

Namun, kendati peran panjang etnik Tionghoa nyaris sepanjang sejarah perjuangan bangsa, diskriminasi terhadap mereka terjadi berkali-kali. Ivana Lie bahkan pernah 5 tahun 'tak diakui' sebagai warga negara Indonesia, gara-gara orangtuanya tidak lahir di Indonesia.

Para warga etnik Tionghoa harus mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Dalam kolom KTP warga etnik Tionghoa pun ada tanda yang membedakan mereka dengan warga negara Indonesia lainnya. Mereka juga dilarang merayakan Imlek sejak era Orde Baru.

Beruntung Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut aturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tiongkok tersebut. Gus Dur mengatakan etnik Tionghoa juga bagian dari bangsa Indonesia yang harus diberikan hak dan kesempatan yang sama.

Toh, hingga kini, setelah aturan diskriminatif terhadap etnik Tionghoa dihapus, tak sepenuhnya diskriminasi terhenti. Penyebutan istilah 'pribumi' untuk warga non-Tionghoa dan 'nonpribumi' untuk etnik Tionghoa masih banyak terjadi, termasuk oleh pejabat di negeri ini. Stigma seperti itu jelas berlawanan dengan spirit pencabutan Inpres 14/1967 dan bertentangan dengan semangat zaman.

Laksamana Muda John Lie pernah mengatakan, “Orang yang pantas disebut pribumi adalah mereka yang Pancasilais, Sapta Margais, dan mencintai Tanah Air dengan jiwa raga, tanpa melihat asal muasalnya. Sebaliknya, meskipun dia lahir di sini, besar di sini, lahir dari orang-orang di sini, tapi tidak Pancasilais dan sering mempermalukan bangsa, itu tidak pantas disebut pribumi.”

Kita mesti adil dan tidak diskriminatif, bahkan sejak dalam pikiran. Karena itu, segala bentuk diskriminasi harus segera enyah dari Bumi Pertiwi. Selamat Imlek, Xin Nian Kuai Le.

Abdul Kohar







Berita Terkait



Komentar