pilkadapolitikuangbansos

Jelang Pencoblosan, Politisasi Bansos Jadi Sorotan

( kata)
Jelang Pencoblosan, Politisasi Bansos Jadi Sorotan
Lampost.co/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, politisasi bantuan sosial (bansos) dan politik uang menjadi sorotan. 

Apalagi bantuan berkedok untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 menjadi potensi yang dilakukan pasangan calon untuk menarik simpati masyarakat sebagai pemilih jelang pemungutan suara.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengingatkan seluruh pasangan calon untuk tidak mempolitisir bantuan sosial untuk masyarakat. 

Ia juga menginstruksikan jajaran pengawasnya di delapan Kabupaten/Kota sampai ke tingkat TPS untuk melakukan pengawasan secara melekat untuk menjamin pilkada berjalan bersih tanpa kecurangan.

"Kami ingatkan dan Gubernur juga buat edaran, ini buah kordinasi Bawaslu terkait bantuan Covid pra penetapan paslon," kata Fatikhatul Khoiriyah, Selasa, 1 Desember 2020.

Khoir juga mengimbau kepala daerah atau pejabat sementara (Pjs)  di 8 Kabupaten/Kota untuk tidak membagikan dana bansos pemerintah kepada masyarakat misalnya seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.

"Disarankan agar pembagian dilaksanakan setelah tanggal 9 Desember 2020, untuk menghindari adanya politisasi bantuan dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 71 UU10/16," kata Khoir.

Sesuai Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dijelaskan bahwa tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan yang bisa menguntungkan pasangan calon. Jika terbukti bisa dikenakan sanksi pidana dan bahkan sanksi diskualifikasi. 

Bansos pada dasarnya sebagai pemerintah yang diperbolehkan undang-undang. Namun akan menjadi masalah saat bansos dimanfaatkan untuk pemenangan peserta pilkada. Apalagi jika ditempel foto atau nomor urut paslon.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar