#kpk#pemilu2024#kepaladaerah

Jelang Pemilu 2024, KPK Diminta Periksa Sejumlah Kepala Daerah

( kata)
Jelang Pemilu 2024, KPK Diminta Periksa Sejumlah Kepala Daerah
Jelang Pemilu 2024, KPK Diminta Periksa Sejumlah Kepala Daerah. Tampak gedung KPK. (Foto:Dok)


Jakarta (Lampost.co)--Menjelang perhelatan demokrasi 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memeriksa beberapa gubernur. Permintaan ini datang dari berbagai pihak.
 
"Begitu banyak pendapat dan permintaan agar KPK segera memeriksa beberapa gubernur terkait beberapa kasus di masa lalu dan masa depan, juga memeriksa KKN anak pejabat, dan tokoh-tokoh lain yang memang punya nama dan popularitas," tulis Ketua KPK Firli Bahuri dalam akun Twitter @firlibahuri, Sabtu, 19 Februari 2022.
 
Firli mengatakan permintaan itu juga banyak disampaikan di media sosial. Firli menduga permintaan ini terjadi karena Indonesia sedikit lagi akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.

"Menurut catatan saya, sangat terkait dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024," ujar Firli.
 
Dia mengatakan KPK tidak bisa sembarangan memanggil gubernur karena desakan beberapa orang. Pemanggilan semua saksi didasari kebutuhan penyidik mendalami sebuah perkara.
 
Firli mengapresiasi banyaknya masyarakat yang aktif memberikan masukan kepada KPK. Dia menilai tindakan itu merupakan pemantauan masyarakat yang berjalan baik.
 
Dia juga mengapresiasi banyaknya permintaan pemanggilan gubernur yang dibarengi dengan dokumen dari masyarakat. Firli memastikan semua dokumen itu dipelajari untuk ditindaklanjuti.
 
"KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami, termasuk keterangan, bukti dan alat bukti, baik yg disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan," tutur Firli.
 
Firli memastikan KPK tidak akan melindungi gubernur yang melakukan korupsi. Jika ada bukti kuat, KPK tidak segan menetapkan gubernur sebagai tersangka.
 
"Dan sekali lagi berulang kami tegaskan, seseorang menjadi tersangka bukan karena ditetapkan oleh KPK, tapi karena perbuatan dan atau keadaannya patut diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup," jelas Firli. 

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar